Loading...

Srikandi ACTA Tolak Kriminalisasi Dan Intimidasi Terhadap Kaos Dan Atribut #2019GantiPresiden

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) –
Sejumlah pengacara perempuan yang tergabung dalam Srikandi Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menolak kriminalisasi dan intimidasi terhadap kaos dan atribut #2019GantiPresiden.

Penolakan tersebut disampaikan dalam bentuk Petisi Srikandi ACTA yang dikeluarkan di Jakarta, Senin sore (07/05/2018).

Juru bicara Srikandi ACTA, Nurhayati mengatakan pihaknya mengeluarkan petisi karena mendapat laporan adanya perseteruan pada saat car free day  (CFD) yang mempermasalahkan penggunaan kaos dan atribut #2019GantiPresiden yang justru menimpa seorang perempuan dan anaknya yang tengah beraktifitas CFD disekitar Bundaran HI, Jakarta belum lama ini. Dan pelaporan itu menurutnya sangat tidak beralasan.

“Di Jakarta ada beberapa pihak yang melaporkan peristiwa perseteruan di CFD 29 April lalu ke kepolisian dengan mengunakan Pasal 335 dan pasal 170 KUHP, pelaporan tersebut sangat dipaksakan karena kita tahu pada peristiwa CFD 29 April sama sekali tidak ada ancaman pemaksaan dan kekerasan,” ujarnya di Jakarta (07/05).

Nurhayati menambahkan pasal 335 KUHP batasannya amat sempit yakni pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sementara Pasal 170 mensyaratkan perbuatan kekerasan yang menimbukan korban luka-luka atau hancurnya barang.

“Ada seseorang yang fotonya terkait peristiwa CFD 29 April 2018 mengadu kepada kami telah mendapatkan intimidasi lewat media sosial. Istri orang tersebut disebut sebagai pelacur dan anak perempuan orang tersebut juga diteror,” ungkap Nurhayati.

Ia menambahkan seminggu setelah kasus CFD 29 April 2018 terjadi pelarangan pemakaian kaos #GantiPresiden di berbagai kota. Di Jakarta warga pemakai kaos #2019Ganti Presiden dilarang masuk kawasan CFD dengan alasan Pergub 12 Tahun 2016 padahal kaos tersebut bukan atribut partai politik .

“Padahal pemakaian atribut itu tidak mendiskreditkan SARA dan tidak bersifat menghasut, yang aneh pemakaian kaos sejuta KTP untuk ]okowi pada tanggal 22 April malah dibiarkan saja”, ungkapnya.

Pelarangan pemakaian kaos serupa iuga terjadi di Makasar, Medan dan Bandarlampung. Menurut ACTA hal itu patut diduga sebagai upaya kriminalisasi dan intimidasi terhadap pemakaian kaos #GantiPresiden ini dilakukan secara sistematis atau terencana. Peristiwa 29 April terkesan didesain untuk dijadikan alasan pelarangan pemakaian kaos di seluruh Indonesia.

“Kami menolak tegas kriminalisasi dan intimidasi terhadap pemakaian kaos dan atribut #2019GantiPresiden karena itu pula kami berharap penegak hukum bisa bersikap netral dalam politik dengan tidak menjadi alat kekuasaan serta membatasi diri hanya bertindak berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” pinta Srikandi ACTA dalam petisinya. Menimpali upaya diskriminasi terhadap pemakai kaos dan atribut #2019GantiPresiden, salahsatu ketua ACTA, Habiburokhman menyatakan lawan terberat Prabowo bukanlah Jokowi tetapi potensi kecurangan dan ketidaknetralan aparat. Sejatinya lawan terberat Prabowo pada 2019 bukanlah Jokowi , melainkan potensi kecurangan dan ketidaknetralan aparat, tanpa dua hal tersebut menurutnya peluang Prabowo sebagai presiden sangatlah besar.
Secara teori, menurut Habiburokhman dalam praktek pemilu di manapun posisi incumbent memang sangat memungkinkan untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan aparat, orkestrasi kecurangan dan mobilisasi politik uang demi pemenangan dalam pemilu.

“Kekhawatiran ketidaknetralan aparat menguat jika merujuk kasus pelarangan pemakaian kaos #2019GantiPresiden di sejumlah kawasan seperti Jakarta, Medan, Makassar dan Bandar Lampung,” ujar Habiburokhman di Jakarta, Senin sore (07/05).

Selain itu ACTA juga menilai munculnya himbauan untuk tidak bicara politik di masjid, patut diduga ada yang sengaja mendepolitisasi masyarakat. Mengingat apapun yang menyerang status quo dianggap politis, dan apapun yang politis dianggap jahat hingga terancam dikriminalisasi dan diintimidasi.
“Intinya kalau masyarakat jadi apolitis maka yang untung tentu status quo, padahal memakai kaos atau atribut semacam itu sah-sah saja dan tidak ada larangan tertulis untuk tidak dipakai dalam CFD” tutup Habiburokhman.

Menanggapi peredaran kaos dan atribut bertuliskan #2019GantiPresiden yang belakangan ini marak terlihat dikalangan masyarakat, sebelumnya Komisioner Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI, Rahmat Bagja menyatakan bahwa penggunaan atribut atau pemakaian kaos yersebit tidak melanggar aturan pemilu sebab tidak mengarah pada satu nama dan memang ditahun 2019 Indonesia akan melaksanakan pemilihan presiden (pilpres) yang berarti akan terjadi pergantian Presiden.
“Pemakaian hastag (#) itu tidak menyalahi aturan karena sesuai konstitusi, dan memang 2019 kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu Pilpres, yang tidak diperbolehkan adalah apabila sudah mengacu pada suatu nama/kelompok tertentu”, jelas Rahmat Bagja di Jakarta beberapa waktu lalu. (dw)

Berita Lainnya
Wings Air Akan Mengudara Ke Pangkalan Bun dari Surabaya PANGKALAN BUN, TAJUKTIMUR.COM -- Wings Air (kode penerbangan IW) member of Lion Air Group akan menyediakan alternatif terbaik layanan perjalanan udara...
Anas Urbaningrum Ajukan PK, Bantah Terkait Pensiunnya Artidjo JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku bahwa dirinya mengajukan peninjauan kembali (PK) tidak terkait de...
Hati-hati Bercanda Soal Bom di Bandara JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Bom merupakan kata yang sangat sensitif untuk dikatakan di angkutan umum, terutama di pesawat terbang, apalagi setelah terja...
Presiden Jokowi Lakukan Pendaratan Perdana di Bandara Internasional Jawa Barat MAJAKENGKA (TAJUKTIMUR.COM) - Ketibaan pesawat kepresidenan Indonesia-1 di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Kertajati, Kabupaten Majalengk...
PLN Gandeng Mapala Perluas Sistem Kelistrikan di Maluku dan Papua JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- PT PLN (Persero) melibatkan unit kegiatan mahasiswa yakni Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) beberapa universitas untuk memper...
Kanal: Nasional