Loading...

Status di FB-nya Dilaporkan ke Polisi, Ini Jawaban Dandy

SURABAYA (TAJUKTIMUR.COM) – Tulisan Status Dandy Dwi Laksono di akun media sosial Facebooknya, dipermasalahkan oleh Dewan Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur, organisasi sayap PDI Perjuangan.

Pihak Repdem menilai, statusnya itu dianggap menggiring opini menebarkan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap sosok Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PDI Perjuangan.

“Kami menilai ada upaya penggiringan opini bahwa Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua PDI Perjuangan sama dengan Aung San Suu Kyi pada konteks lebih mengutamakan kekerasan dalam memerintah,” kata Abdi Edison, Ketua Repdem di SPKT Polda Jawa Timur, Rabu kemarin (6/9/2017).

Menurutnya, Status media sosial yang ditulis Dandhy adalah “Tepat setelah Megawati kembali berkuasa dan lewat kemenangan PDIP dan terpilihanya Presiden Jokowi yang disebutnya sebagai “petugas partai” (sebagaimana Aung San menegaskan kekuasaannya), jumlah penangkapan warga di Papua tembus 1.083 , dan seterusnya…”

Lebih jelas Abdi mengatakan, jika hal tersebut jika dibiarkan akan sangat berbahaya terutama pada generasi muda yang nantinya bisa beranggapan bahwa rezim pemerintahan Megawati sama dengan Aung Suu Kyi, pemimpin Pemerintah Myanmar.

Abdi menilai status tersebut sama halnya dengan menebarkan kebencian terhadap Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PDI Perjuangan dan Joko Widodo Presiden.

Menurut Abdi, dalam hal ini Dandhy mengabaikan fakta yang ada di Papua bahwa era kepimpinan Joko Widodo telah membangun infrastruktur dan berhasil merebut saham freeport sebesar 51 persen.

Sementara, terkait laporan tersebut, Kombes. Pol Frans Barung Mangera Kabid Humas Polda Jawa Timur mengaku, akan menangani kasusnya secara profesional. Apabila terbukti memang benar menebarkan kebencian maka terlapor akan ditindak.

Mengenai hal tesebut, Dandy Dwi Laksono memberikan jawaban langsung melalui WhatsApp ke Radio Suara Surabaya , Kamis (7/9) tentang pelaporan dirinya.

Berikut Konfirmasinya lengkapnya:

SOLIDARITAS ITU. Kawan-kawan, terima kasih untuk semua reaksi dan solidaritasnya yang belum dapat saya balas satu per satu. Juga mohon maaf untuk rekan media yang sepanjang hari berusaha menghubungi tapi belum sempat saya respon.
Pertama, seperti halnya kita semua, saya juga terkejut dengan pelaporan itu. Alih-alih mendapat kiriman artikel bantahan atau perspektif pembanding, yang datang justru kabar pemolisian.
Kedua, kawan-kawan pengacara dari berbagai lembaga bantuan hukum maupun individu-individu, menyarankan agar semua respon terkait kasus ini hendaknya terukur. Saran ini agak mengganggu kebiasaan saya yang cenderung lebih spontan. Tapi mereka banyak benarnya.
Yang sedang kami lakukan adalah mengumpulkan informasi apakah ini semata sikap reaksioner sekelompok partisan politik yang memanfaatkan pasal-pasal karet dalam UU ITE dan KUHP, atau sebuah varian represi baru bagi kebebasan berpendapat tanpa mengotori tangan dan citra kekuasaan.
Meski keduanya sama-sama ancaman bagi demokrasi, namun kesimpulan atas kedua hal itu tentu menuntut respon yang berbeda.
Ketiga, hari-hari ini banyak persoalan yang menuntut perhatian publik lebih besar, seperti kasus petani Kendeng yang mengalami kriminalisasi dan pembongkaran tenda keprihatinan di Jakarta, peringatan 13 tahun pembunuhan Munir, dan melanjutkan solidaritas terhadap warga Rohingya.
Bahkan, ada pelaporan tiga media massa terkait kasus Novel Baswedan, pemenjaraan para pemrotes proyek pembangunan alun-alun di Gresik, pemenjaraan pengacara yang selama ini mendampingi nelayan di Bangka, kriminalisasi warga Banyuwangi yang menolak tambang emas dengan delik penyebaran komunisme, hingga terbunuhnya warga di Papua dalam sebuah insiden dan aparat pelakunya hanya divonis meminta maaf.
Dibanding kasus-kasus tersebut, apalagi penangkapan 4.996 orang Papua sepanjang 2016 dan tragedi Rohingya, kasus pelaporan ini tentu tidak ada apa-apanya.
Tapi kami juga sadar, pelaporan ini telah memicu keresahan umum yang daftar korbannya telah dan bisa lebih panjang, dan karenanya harus disikapi melampaui kasus individu yang butuh mediasi atau perdamaian. Sebab memang tak ada yang perlu dimediasi atau didamaikan dari tulisan itu. Secara pribadi, saya tidak pernah punya masalah dengan kelompok partisan itu atau pihak yang mungkin menggerakkannya. Karena itu, sekali lagi, respon dan pernyataan yang lebih terukur sedang disusun oleh kawan-kawan yang mendampingi kasus ini.
Keempat, langkah polisi atas pelaporan ini juga akan ikut menentukan sikap apa yang kita semua harus lakukan di tahap selanjutnya.
Demikian, terima kasih dan sungguh merasa terhormat dengan segala solidaritas yang telah kawan-kawan tunjukkan.
Salam. 

 

 

(and/ttcom)

Berita Lainnya
Pakar Hukum: Pembebasan Baasyir Bisa Kacaukan Sistem Hukum JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai pembe...
Menkominfo Dorong Anak Muda Buat Konten Kreatif di Medsos JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak anak-anak muda, ter...
KPU tak lagi Bocorkan Kisi-Kisi Debat Pilpres JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak lagi memberikan kisi-kisi pertanyaan ...
Ustaz Abu Bakar Ba’asyir Bebas, TKN: Bukti Jokowi Cinta Ulama JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syad...
Pengamat: Debat Pilpres Pertama Membosankan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai secara umum debat...
Kanal: Nasional