Loading...

Survei Y-Publica: Gerakan #2019GantiPresiden Populer, Penolakan Makin Bertambah

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Gerakan #2019GantiPresiden yang menjadi polemik belakangan ini menjadi semakin populer di tengah masyarakat. Namun, jumlah pihak yang tidak setuju dengan gerakan tersebut pun semakin bertambah.

Lembaga survei Y-Publica merilis hasil survei terkait dengan gerakan tagar tersebut, Senin (3/9/2018).

“Secara umum, meski semakin populer, sikap publik tidak setuju dengan gerakan itu justru naik, dari 67,3% menjadi 68,6%,” ujar Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono, Senin (3/9/2018).

Rudi mengatakan gerakan tersebut semakin populer didasarkan pada hasil survei yang menunjukkan terjadinya peningkatan pengetahuan responden tentang gerakan tersebut.

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 13 -23 Agustus 2018. Jumlah sampel 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling), mewakili 120 desa dari 34 provinsi di Indonesia.

Dari hasil survei Y-Publica hampir 70% responden mengetahui atau pernah mendengar mengenai gerakan itu. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan temuan survei sebelumnya (Mei 2018) yaitu 50,3%.

Rudi menyampaikan sejumlah perincian mengenai hasil survei tersebut.

“Meskipun makin populer, persepsi publik terhadap gerakan ini cukup kritis. Sebanyak 28,3% responden [yang mengetahui] menganggap sebagai gerakan bermuatan politik, sedangkan 25% menganggap itu kampanye politik sebelum pemilu, bahkan ada 13,6% responden yang menganggap gerakan itu mengarah makar. Hanya 8,4% yang menganggap sebagai gerakan protes atau bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah,” jelasnya.

Y-Publica juga melakukan survei tentang persepsi publik mengenai pasangan yang diuntungkan melalui gerakan tagar tersebut.

“Sebanyak 32,1% responden menganggap gerakan itu menguntungkan kubu oposisi atau lawan politik Jokowi. Malah ada 24,9% yang menuding langsung pasangan Prabowo-Sandi sebagai pihak yang diuntungkan, 20,6% menganggap gerakan itu menguntungkan kelompok anti NKRI dan 12,8% menyebut kelompok pendukung khilafah yang diuntungkan,” ungkapnya.

Berita Lainnya
Siti Zuhro: Media Harus Bisa Jadi Acuan Saat Pemilu JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Siti Zuhro mengatakan media arus utama harus da...
TNI AL Laksanakan Trauma Healing Keluarga Besar Lanal Palu PALU, TAJUKTIMUR.COM - Sejumlah 115 Ibu-ibu dan Anak-anak keluarga besar Pangkalan TNI AL Palu yang menjadi korban Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang terjadi beberapa wa...
PKS Jakarta Sinergikan Pemenangan Calon Anggota Dewan di Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUJTIMUR.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2018 di Hotel eL-Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Ming...
Pramono Anung: Pemerintah siap dikritik terkait hasil kerja BOGOR, TAJUKGIMUR.COM - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan Pemerintah siap untuk dikritisi terkait hasil kerja selama empat tahun terakhir. "Pemerint...
Gempa 5,2 SR Guncang Kawasan Sigi Sulawesi Tengah JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Gempa bumi berkekuatan 5,2 Skala Richter mengguncang kawasan Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Senin malam.     Menurut laporan dalam laman...
Kanal: Nasional Pemilu