Loading...

Tergugat Perkara Pencabutan Badan Hukum HTI Optimis Fakta Persidangan Memperkuat Posisi Pemerintah

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Perkara gugatan yang diajukan oleh Eks. HTI (Penggugat) atas
Pencabutan Status Badan Hukumnya oleh Menteri Hukum dan HAM R.I (Tergugat) akan
mencapai tahap akhir berupa Pembacaan Putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Jakarta, pada hari Senin, 7 Mei 2018. Perkara TUN dengan No.211/G/201/PTUN JKT ini dipimpin oleh Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana, dengan para hakim anggota Nelvy Christin dan Roni Erry
Saputro.
Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan selama ini memperkuat
posisi Menteri Hukum dan HAM R.I. Hal ini menepis anggapan yang selama ini beredar,
diantaranya bahwa Keputusan Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan HTI tidak sah,
Pemerintah melarang dakwah, dan telah terjadi kesewenang-wenangan.
Latar belakang pencabutan status badan hukum HTI sesuai Hukum Tata Negara. Berdasarkan
Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila selaku Ideologi
Negara, Pembukaan UUD 1945 serta Bentuk Negara Republik Indonesia tidak dapat diubah.
Menurut Hafzan Taher (tim Kuasa Hukum Menteri Hukum dan HAM R.I)
, sebelum status badan hukum pihak penggugat dicabut telah ditemukan upaya-upaya untuk mendirikan negara trans-nasional Islam.

“Kita semua telah
mengetahui bahwa sebelum status badan hukumnya dicabut, Penggugat telah melakukan
upaya-upaya untuk mendirikan negara trans-nasional Islam serta mengembangkan dan
menyebarluaskan suatu paham atau sistem yang bertentangan dengan Pancasila. Itu semuanya
(pelanggaran HTI) ada dalam bukti-bukt kegiatannya berupa video, bulletin, matriks dan juga
hal-hal yang telah disampaikan Para Ahli dan Saksi”, ujar Hafzan Taher di PTUN Jakarta Timur Minggu, 06 Mei 2018.

Lebih lanjut Achmad Budi Prayoga salah satu anggota tim Kuasa Hukum Menteri Hukum dan HAM R.I juga menambahkan bahwa Pemerintah tidak melarang dakwah sebagai suatu ajaran Islam, tetapi pembubaran HTI lebih pada alasan ideologi dan tujuan yang dimiliki HTI yang sama dengan Hizbut Tahrir (partai pembebasan).

“Yang dilarang bukan persoalan dakwahnya. Pemerintah tidak pernah melarang dakwah sebagai suatu
ajaran Islam. Tapi ini HTI dibubarkan karena memiliki ideologi dan tujuan yang sama dengan
Hizbut Tahrir (arti harafiah, Partai Pembebasan) yang telah dibubarkan di berbagai negara, yaitu
semuanya bertujuan politis untuk merebut kekuasaan demi mewujudkan negara trans-nasional
Islam dan menegakkan khilafah”, ungkap Achmad.

Hal itu menurutnya telah dinyatakan juga oleh Farid Wadjdi (saksi fakta dari Penggugat)
ketika bersaksi pada sidang terdahulu dimana “Apabila khilafah tegak maka Pancasila tidak ada”.

Sementara itu Tim Kuasa Hukum Menteri Hukum dan HAM lainnya, I Wayan Sudirta pada 19 April lalu juga telah menyatakan bahwa Pemerintah
tidak bertindak sewenang-wenang karena status badan hukum HTI ini dicabut berdasarkan
peraturan yang berlaku, Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Dari segi keabsahan objek gugatan dalam perkara ini, telah
sesuai dan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lagipula
bukti-bukti pelanggaran HTI itu tidak retro aktif, karena Norma umum (UU No.17 Tahun 2013)
sama dan eksistensinya tetap sebagaimana dalam Perppu No. 2 Tahun 2017, maka ini harus
dibaca sebagai suatu keberlanjutan. (dw)

Berita Lainnya
Mendagri Optimis Pemilu 2019 Berlangsung Luber dan Jurdil JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yakin bahwa Pemilu 2019 akan...
PKPU HI Raih Penghargaan ‘Moeslim Choice Award 2018’ JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - PKPU Human Initiative (HI) memperoleh penghargaan anugerah Moeslim Choice...
Wiranto: Operasi Penyelamatan Korban KKB Terus Dilakukan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), W...
Proyek Palapa Ring Terkendala Peristiwa Nduga JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pengerjaan proyek jaringan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring paket ...
Wapres: Elit Papua Harus Berperan Atasi Konflik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tokoh masyarakat, tokoh adat, pejaba...
Kanal: Nasional