Loading...

Tim Prabowo-Sandi Sebut Jokowi Lakukan Politik Pembenaran

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Setelah isu pilpres tentang Politik Sontoloyo dan Politik Genderuwo, kini muncul Politik Pembenaran yang disebut oleh Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Anthony Leong.

Dia menyatakan, kubu Jokowi-Mar’uf Amin terus melakukan politik pembenaran, menurutnya politik pembenaran adalah cara politik yang tidak mengakui kegagalan, kesalahan ataupun pencapaian yang tidak sesuai target.

“Misalkan kegagalan dalam mengelola ekonomi, ekonomi lesu dibilang baik-baik saja, harga bahan pokok tidak stabil dan memberatkan masyarakat tidak diakui juga. Inilah contoh politik pembenaran yang terus diaplikasikan oleh kubu sebelah,” ujar Anthony, Jumat 16 November 2018.

Koordinator Prabowo-Sandi Digital Team (PRIDE) ini juga menambahkan, bahwa pendukung capres petahana ini mengkapitalisasikan isu soal kemiskinan yang memang dibawah satu digit dengan rekayasa digital.

Padahal sebenarnya, jumlah penduduk miskin di Indonesia dari era Presiden Abdurrahman Wahid hingga sekarang adalah kecepatan penurunan penduduk miskin paling lambat sejak dua dekade terakhir di era Jokowi.

“Presiden Gus Dur sanggup menurunkan kemiskinan 5,05 juta jiwa per tahun, Megawati 0,57 jiwa per tahun, SBY 0,72 juta jiwa per tahun dan 0,96 juta jiwa per tahun dalam dua periode kepemimpinannya. Sedangkan Jokowi hanya 0,51 juta jiwa per tahun. Ini data dari BPS tapi seakan-akan dibuat persepsinya Jokowi paling berhasil, padahal kecepatan penurunannya paling lambat. Inilah yang dimaksud politik pembenaran,” ujar Anthony seperti dilansir Monitor.

Fungsionaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini juga menyebut pertumbuhan ekonomi yang sejak masa kampanye Jokowi dijanjikan tumbuh 7%. Bahkan, target tersebut masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

“Namun, selama empat tahun belum satu kali pun pemerintah berhasil merealisasikan pertumbuhan ekonomi di level 7%. Pertumbuhan ekonomi mentok di level 5%. Ini miris, karena dalam mengukur keberhasilan seorang pemimpin itu dari Key Performance Indicator (KPI)-nya tercapai atau tidak. Dari target pertumbuhan ekonomi jauh sekali,” tutupnya.

Berita Lainnya
KPU Tetapkan DPT Hasil Perbaikan untuk Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno terbuka Daftar Pemilih T...
Polisi Tangkap Perusak Atribut Partai Demokrat di Pekanbaru PEKANBARU, TAJUKTIMUR.COM - Polisi telah menangkap seorang terduga perusak atribut Partai Demokrat d...
Kapendam Cendrawasih: Situasi Nduga Berangsur Normal JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, mene...
SBY Sayangkan Perusakan Atribut Demokrat di Pekanbaru RIAU, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyayangkan perusa...
Bawaslu Catat 192.129 Laporan dan Pelanggaran Kampanye JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menemukan dan menerima setidaknya 19...
Kanal: Nasional