Loading...

Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Masih Terhambat Oleh Data

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Tanggal 17 Oktober adalah Hari Pengentasan Kemiskinan Sedunia, yang diperingati oleh Perserikatan Bangsa-bangsa sejak tahun 1992.

Tema yang diangkat pada tahun ini adalah Pengentasan Kemiskinan sebagai Jalan Menuju Masyarakat yang Damai dan Inklusif.

Hari peringatan ini merupakan momentum untuk mererleksikan upaya bersama dalam pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi serta cara untuk membuatnya bersifat inklusif atau melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Nawacita Jokowi-JK yang kelima, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan adalah prioritas penting bagi Pemerintah Indonesia.

Data BPS mencatat penduduk miskin per Maret 2017 mencapai 10,64 % atau setara dengan 27,8 juta orang. Dalam jangka panjang, Indonesia menargetkan kemiskinan dapat tuntas terhapus pada 2045.

Untuk mencapainya , ada target berjenjang yakni 10,4% tahun ini, dibawah 10% pada tahun depan, 7-8% pada 2019 (tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019), dan 5% pada 2025.

Dari segi pertumbuhan ekonomi , Indonesia mencatatkan angka 5,02% pada 2016. Adapun target untuk 2017 adalah 5,1%, yang dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan terus naik menjadi 7,5% pada 2018 dan 8% di 2019. Para ekonom memprediksikan setiap persen pertumbuhan ekonomi nasional akan menyerap tenaga kerja sebanyak 250-300 ribu.

Menyikapi upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah, mantan Ketua Umum YLKI yang kini menjadi anggota MWA Millenium Challenge Account (MCA) -Indonesia sekaligus tokoh masyarakat sipil, Zumrotin K. Susilo, berharap Pemerintah dapat menggunakan standar kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan SDG’s 1,25 USD, Indonesia mengacu pada standar negara Afrika. Padahal menurut Zumrotin, Indonesia bisa saja memiliki stadar SDG’s diatas Afrika atau diatas 1,5 USD.

Jika Pemerintah menggunakan standar rendah, maka angka kemiskinan akan terlihat sedikit, namun jika menggunakan standar layak, angka kemiskinan akan terlihat lebih banyak.

“Dengan standar SDG’s sebesar 1,25 juta USD, berarti untuk sebuah keluarga dengan dua orang anak hanya mempunyai uang Rp 2,4 juta/bulan. Uang itu nantinya akan digunakan untuk membayar sewa tempat tinggal Rp 700 ribu, lalu untuk transportasi dan makan sehari-hari bagaimana? Korelasi ini seharusnya disesuaikan dengan standar hidup orang Indonesia secara nasional,” ungkap Zumrotin K. Susilo usai mengikuti Diskusi Media dalam rangka Hari Pengentasan Kemiskinan Sedunia yang diselenggarakan oleh Millenium Challenge Corporation (MCC) Selasa siang (17/10/2017) di Jakarta.

Zumrotin juga berharap pada 100 tahun Indonesia merdeka, masalah kemiskinan dengan standar yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia sudah harus teratasi.

Menimpali perkembangan kondisi perekonomian masyarakat terkini, Direktur INDEF sekaligus pakar ekonomi, Enny Sri Hartati juga menyatakan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pencapaian infrastruktur, peningkatan industri, intermediasi dengan tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat yang meningkat menjadi dasar untuk mengumpulkan suara masyarakat pada 2019.

Karena itulah , Preside Joko Widodo menurut Enny harus mau mendengarkan masukan-masukan yang konstruktif.

Angka kemiskinan pada September hingga Maret 2017 bertambah. Penambahan terjadi terutama pada angka pengangguran tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh banyaknya industri padat karya dari investor asing yang keluar. Tren tersebut terlihat dari turunnya industri padat karya hingga angka minus.

Selain itu keterlambatan pencairan bantuan dari kartu program-program Jokowi sebagai akibat dari perubahan data kemiskinan.

“Data kependudukan paling bermasalah, jika belum terselesaikan akan menimbulkan gangguan dalam mengambil kebijakan ditingkat Pemerintah pusat,” tutup pakar ekonomi dari INDEF, Enny Sri Hartati.

(dwisan/ttcom)

Berita Lainnya
Australia Harus Batalkan Kebijakannya Soal Ibukaota Israel JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kebijakan Australia yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel ...
Indonesia Diminta Berperan Lebih Stategis Hentikan Diskiriminasi Terhadap Suku Uighur JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Sekitar 1 juta suku Uighur yang merupakan warga Xinjiang, Tiongkok yang be...
Tanamkan Jiwa Bahari, PJ91 Gelar Reuni diatas KRI 591 SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM, - Purna Jambore Nasional 1991 (PJ91) provinsi Jawa Timur kembali menggela...
Kreativitas Jurnalis Muda Meningkatkan Literasi Warga BEKASI, TAJUKTIMUR.COM - Kaum muda millennial harus kreatif, karena perkembangan ilmu dan teknologi ...
Inilah Wilayah Jabodetabek yang Berpotensi Banjir di 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bekerja sama dengan D...
Kanal: Nasional