Loading...

Utang Luar Negeri Indonesia Hanya Pada Kisaran 7 Persen

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Menanggapi pernyataan Capres Prabowo Soebianto bahwa pekerjaan Menteri Keuangan hanyalah mencetak utang menjadikan diskusi mengenai utang Pemerintah kembali merebak di media massa maupun sosial media akhir-akhir ini.

Salah satu isu yang mengemuka adalah perlu tidaknya pemerintah mengambil utang dalam menutupi anggaran. Ada pihak yang mengatakan bahwa aktivitas pemerintah seharusnya tidak perlu ditutupi oleh utang, cukup dari penerimaan saja seperti dari pajak. Saat ini, memang sekitar 15% dari pengeluaran pemerintah ditutupi oleh utang.

Sayangnya, menurut Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri menyatakan banyak diskusi mengenai utang Indonesia didasarkan atas informasi yang salah dan cenderung menyesatkan. Bahkan seorang pengamat ekonomi terkemuka membuat pernyataan tentang tingginya biaya utang pemerintah dengan mengutip data yang menyesatkan, entah sengaja atau salah melihat data.

“Padahal data mengenai utang dapat diakses dengan mudah. Oleh karena itu mari kita membahas masalah utang ini dengan menggunakan data yang ada dan secara rasional”, ajaknya di kawasan Thamrin – Jakarta (Rabu, 06/02/2019).

Mengapa utang diperlukan dan mengapa Pemerintah Indonesia harus mengambil utang? Menurut Yose adalah karena perekonomian Indonesia masih memerlukan banyak modal dan investasi. Tanpa adanya modal mustahil aktivitas perekonomian dapat berjalan. Ketersedian modal membuat kapasitas perekonomian menjadi lebih tinggi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Ketersediaan modal di Indonesia relatif masih sangat rendah. Jika mengacu pada laporan Bank Dunia berjudul The Changing Wealth of Nations, Indonesia hanya mempunyai modal buatan manusia sebesar $15 ribu per penduduk. Bandingkan dengan Tiongkok yang ketersediaan modalnya hampir dua kali lipat. Atau negara tetangga Singapura yang setiap orangnya mempunyai modal hingga $180 ribu. “Peningkatan ketersediaan modal merupakan salah satu hal yang penting agar perekonomian Indonesia dapat terus berkembang”, ungkap Yose saat menyampaikan alasan mengapa negara harus berutang.

Meskipun sebagian besar dari kebutuhan modal tersebut dapat datang dari pihak swasta, banyak investasi yang harus dilakukan oleh pemerintah, termasuk untuk pembangunan infrastruktur. Dengan investasi hanya sekitar 2,5% dari PDB, kondisi infrastruktur Indonesia selama ini cenderung tertinggal dari negara tetangga yang lebih banyak berinvestasi di dalam infrastruktur.

Disinilah utang berperan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian. Tanpa adanya utang maka modal akan sulit untuk ditambah. Tentu saja pemerintah mempunyai opsi lain untuk meningkatkan penerimaan terutama dari pajak. Tetapi peningkatan pajak secara besar-besaran dan tiba-tiba mengandung resiko untuk mengurangi modal dan investasi dari swasta. Akibatnya modal di dalam perekonomian Indonesia tidak akan bertambah dengan pesat.

Kemudian untuk mengetahui apakah utang dipergunakan secara produktif, maka hal yang perlu lebih diperhatikan adalah apakah utang tersebut digunakan untuk keperluan produktif atau tidak. Lebih dari Rp 415 triliun pengeluaran pemerintah di tahun 2019 direncanakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Angka ini lebih tinggi dari rencana utang yang direncanakan sebesar Rp 360 triliun. Dari sini dapat dikatakan bahwa utang kemungkinan besar akan digunakan untuk kegiatan produktif yang berujung pada pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Belum lagi jika kita perhitungkan pengeluaran untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan yang juga akan menambah modal sumber daya manusia di masa mendatang.

Lebih dari Rp 415 triliun pengeluaran pemerintah di tahun 2019 direncanakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Cara lain untuk melihat apakah utang yang diambil menghasilkan hal yang produktif atau tidak adalah  membandingkan jumlah utang yang dibayarkan kembali dengan pertumbuhan ekonomi.

“Tahun 2018 pemerintah Indonesia harus membayar utang berikut bunga sekitar Rp 650 triliun. Pada tahun yang sama perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh lebih dari Rp 1.200 triliun, hampir dua kali lipat dari utang yang dibayarkan. Disini terlihat utang memberikan hasil yang jauh lebih tinggi”, jelas Yose.

Masalah lain yang sering dibicarakan adalah jumlah utang Indonesia dan bagaimana ini akan membahayakan perekonomian Indonesia. Posisi utang pemerintah Indonesia sekitar Rp 4.400 triliun sering dianggap terlalu tinggi dan berbahaya. Hanya saja harus diingat bahwa meskipun tinggi jumlah utang ini hanyalah sekitar 29% dari PDB Indonesia. Angka ini jauh dibawah level utang negara-negara berkembang lainnya, seperti Tiongkok (47%) atau India (70%) atau Malaysia (55%); apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Dengan tingkatan ini, utang Indonesia masih dapat dikatakan pada level yang cukup aman dan dapat membantu perekonomian.

Komposisi utang pemerintah saat ini juga dapat dikatakan semakin membaik. Lebih dari 80% utang pemerintah didapatkan dari pengeluaran Surat Berharga Negara (SBN) yang lebih fleksibel dan dapat dipergunakan secara lebih optimal oleh pemerintah, dibandingkan dengan pinjaman luar negeri dari pemerintah asing maupun lembaga dunia. Apalagi porsi SBN yang dimiliki oleh para investasi dalam negeri semakin meningkat mencapai lebih dari 60%. “Utang Indonesia yang berbentuk pinjaman dari negara mitra juga tidak besar, hanya 7%, sementara 60% adalah Surat Berharga Negara (SBN) dalam bentuk rupiah”, ungkap Yose optimis.

Dengan semakin tingginya utang yang dimiliki oleh investor dalam negeri, resiko bangkrut dan pelarian modal, seperti yang sering terjadi di negara Amerika Latin, akan semakin berkurang. Pemerintah Jepang memiliki utang sebesar 230% dari PDB, tetapi karena hampir seluruhnya dipegang oleh masyarakat Jepang sendiri, resiko akibat gagal bayar akan dapat diminimalisir.

Memang masih ada masalah utang yang tertinggal. Saat ini sebagian bunga utang masih dibayar dengan menggunakan utang yang baru. Tetapi jumlahnya semakin kecil, terlihat dengan defisit keseimbangan primer APBN yang terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 nilainya hanya Rp 1.8 triliun, turun jauh dari nilai 2017 yang mencapai Rp 217 triliun. Masalah ini sebenarnya lebih disebabkan karena kesulitan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, bukan karena ketidakmampuan perekonomian. Jika pemerintah mampu meningkatkan pengumpulan pajak, maka fenomena “gali lubang tutup lubang” ini juga akan hilang.

“Jadi daripada ribut-ribut membahas utang dan menggunakannya untuk menyerang pemerintah, akan lebih baik jika energi kita digunakan untuk meningkatkan efektifitas pengeluaran pemerintah”, ungkap Yose.

Ia menambahkan bahwa seperempat dari pengeluaran pemerintah digunakan untuk belanja pegawai dan pensiun, dan terus mengalami kenaikan. Sementara kualitas layanan pemerintah dan birokrasi masih jauh dari yang diharapkan. Subsidi yang mencapai 10% dari anggaran juga sering tidak tepat sasaran. Kinerja pemerintah daerah juga masih jauh dari yang seharusnya, padahal anggaran untuk pemerintah daerah terus meningkat secara pesat.

“Diskusi mengenai hal-hal tersebut tentunya jauh lebih berguna dibandingkan dengan debat kusir mengenai utang. Apalagi debat tersebut sering tidak menggunakan data yang benar dan sering menyesatkan masyarakat”, tegas Yose.

Adapun terkait dengan rumor jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina yang dikhawatirkan oleh kalangan buruh dalam negeri, menurut Yose jumlah pekerja asal Cina yang bekerja di Indonesia sekarang ini menduduki angka terendah se-Asia Tenggara.

Dari total keseluruhan TKA yang ada di Indonesia, yakni sekitar 70 ribu orang TKA, 20 ribuan orang diantaranya merupakan TKA asal Cina. Angka itupun didominasi oleh pekerja yang memiliki keahlian. Pada umumnya mereka hanya menjadi pekerja temporer dan lebih terpusat dikawasan-kawasan investasi Cina, seperti di area pertambangan Marowali dan Bantaeng yang merupakan kawasan investasi Cina terbesar di Indonesia (80%). Kedatangan TKA di Indonesia pun sesungguhnya sudah terjadi sejak lama, termasuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Jembatan Suramadu yang menjadi kebanggaan warga Jawa Timur dibangun oleh tiga hingga empat ribuan TKA asal Cina, sebab kontrak pembuatan jembatan itu dilakukan bersama Cina dan ini terjadi di era pemerintahan SBY”, tutup Yose.

Berita Lainnya
Sandiaga: Kami Berkomitmen untuk tidak Mengambil Gaji se-rupiah pun JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno me...
Aa Gym: Prabowo-Sandi Pilihan Hati JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - KH Abdullah Gymanstiar memberikan dukungan untuk capres dan cawapres nomor...
Lembaga Penyiaran Diminta Ikuti Aturan Main di Masa Tenang Pemilu 2019 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Memasuki hari masa tenang Pemilu 2019, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) me...
Habib Rizieq Shihab Sampaikan 10 Alasan Prabowo-Sandi Disambut Rakyat JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) menyampaika...
Massa Pendukung 02 Siap #PutihkanGBK, Polisi Siapkan Rekayasa Lalulintas JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pihak kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) untuk menghindari...
Kanal: Nasional