Loading...

Akademisi IPB: Produksi Pangan Meningkat

BOGOR (TAJUKTIMUR.COM) – Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi mengatakan, seiring penduduk Indonesia yang diproyeksikan berjumlah 265 juta jiwa, naik 12,8 juta jiwa dibanding 2014 (data BPS). Dengan pertumbuhan tersebut, kebutuhan pasokan pangan pokok pun secara makro dipastikan meningkat.

“Ini berarti setiap tahun penduduk bertambah 3,2 juta jiwa atau tumbuh 1,27 persen pertahun dan secara makro pasti meningkatkan kebutuhan pasokan pangan pokok,” ujar Gandhi di Bogor, Jumat (9/3).

Dengan begitu, kata dia, jika tidak ada diversifikasi pangan pokok non beras dalam waktu empat tahun 2104-2018 dibutuhkan setidaknya 1,77 juta ton beras untuk pasokan konsumsi dan lainnya. Jumlah tersebut setara dengan produksi 2,82 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).

“Seiring pertambahan penduduk, kan konsumsi beras setiap tahun naik dan tercukupi. Hitungan logika sederhana saja tanpa melihat data produksi-konsumsi, ini akan membuktikan ketercukupan pangan pokok dalam negeri meningkat,” kata Gandhi.

“Kalau produksi tidak meningkat dan tiada upaya diversifikasi pangan dipastikan empat tahun terakhir akan impor 3 hingga 4 juta ton beras,” imbuhnya.

Selain itu kata Gandhi, produksi pangan juga terkonfirmasi dengan adanya nilai tambah output tercermin dari tumbuhnya PBD pertanian setiap tahunnya. Hal yang menarik juga bahwa dengan upaya produksi pemerintah, Indonesia di tahun 2017 juga telah melakukan ekspor beras lebih dari 4 ribu ton.

“Tidaknya hanya beras, Indonesia baru-baru ini di 2018, sudah ekspor jagung dari Gorontalo dan Makassar. Direncanakan juga segera ekspor dari NTB yang berjumlah ratusan ribu ton,” ungkapnya.

Terkait data di atas, Gandhi menilai data memang penting dalam membuat suatu kebijakan skala makro dan mikro. Akan tetapi pemerintah diminta tidak mengkambing hitamkan data yang ada. “Data resmi yang dimiliki pemerintah saat ini adalah acuan yang harus dimaksimalkan dalam membuat kebijakan,” terangnya.

Karena itu, Gandhi menegaskan untuk mengambil kebijakan pangan, pemerintah harus jeli dan cermat dalam menggunkan data yang ada, karena ketersediaan pangan harus diputuskan cepat (saat ini) jangka pendek. Sementara data  solusi masalah pengan  sifatnya jangka menengah.

“Untuk itu kita beri kesempatan dan waktu bagi BPS untuk meningkatkan kualitas data pangan ke depan,” tegasnya.

“Dari pada mengkambinghitamkan data pangan lebih baik kita melihat sejauh mana peningkatan produksi dan diversifikasi pangan ini membuat kesejahteraan petani meningkat. Buktinya dari data BPS, jumlah penduduk miskin 3 tahun terakhir menurun. Tahun 2015 sebanyak 1.78 juta jiwa, 2016 turun 1.72 juta jiwa dan 2017 turun lagi sebanyak 16,31 juta jiwa,” tutup Gandhi.

(fr)

Berita Lainnya
Tafsir Pancasila Mana Yang Sedang Berkuasa? Refleksi Mundurnya Yudi Latif dari Ketua BP Ideologi Pancasila   Oleh: Denny JA*   Setahun setelah menjabat sebagai kepala BP Id...
Agar Pilpres Tak Bercalon Tunggal Oleh: Fadli Ramadhanil * Lima partai politik yang memiliki kursi di DPR sudah menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden petahana Joko Widodo....
Bersatu Melawan Aksi Terorisme Oleh: Mayor Suwandi* Terorisme identik dengan kekerasan. Tindakan teroris menyebabkan keresahan, rasa takut di tengah masyarakat, melukai atau meng...
Wawasan Kebangsaan Oleh: Hari Mulyanto, M.Sc.* Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati dan sudah final, tetapi semenjak reformasi kembali terusik se...
Musim Semi Demokrasi di Bumi Gora Oleh: Sapto Waluyo (Direktur Center for Indonesian Reform)   Debat terbuka Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang disi...
Kanal: Opini