Loading...

Kita tak Butuh Status Bencana Nasional, Kita Butuh Solidaritas Nasional

Oleh: Fahd Pahdepie *

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Secara hati-hati saya bertanya kepada sejumlah pihak yang berwenang. Termasuk kepada seorang kawan dekat yang kebetulan merupakan pejabat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perlukah bencana Lombok ditetapkan sebagai bencana nasional? Seperti dituntut banyak orang, bahkan sejumlah politisi?

Secara tegas, para pihak ini menjawab tidak perlu. Malah berusaha agar status bencana nasional itu tidak diterbitkan. Jangan sampai diterbitkan. Jika status kebencanaan di Lombok dijadikan bencana nasional, yang rugi adalah negara kita sendiri.

Dengan status itu, kita segera dianggap sebagai negara yang tak bisa menangani bencana yang menimpa masyarakatnya sendiri… Jika itu terjadi, pintu untuk datangnya berbagai pihak asing, baik negara lain maupun lembaga donor, harus dibuka lebar-lebar—sesuai aturan dalam Konvensi Geneva.

Tahukah Anda bahwa sejak Tsunami Aceh tahun 2004, tak ada satupun bencana di Indonesia yang ditetapkan sebagai bencana nasional? Bahkan gempa Yogyakarta 2006 lalu, yang menewaskan lebih dari 6000 korban, tak ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah kita banyak belajar dari kasus Aceh, masuknya bantuan asing tidak seindah yang kita kira—ia justru memunculkan banyak keruwetan sosial-politik-ekonomi-kebudayaan dan terutama pertahanan serta keamanan bangsa kita.

Lagipula, pemerintah kita, melalui badan penanggulangan bencananya, sudah belajar banyak dari kasus Aceh juga berbagai bencana besar lainnya. Terbukti, penanggulangan kebencanaan kita semakin baik dari waktu ke waktu—selain masyarakat juga semakin memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana menghadapi situasi bencana. Lihatlah jumlah korban yang bisa semakin sedikit. Sampai saat ini jumlah korban meninggal gempa Lombok sebanyak 506 orang meninggal dunia dan 431.416 orang mengungsi.

Pemerintah dibantu berbagai lembaga masyarakat dan swasta bahu membahu menangani bencana gempa beruntun yang terjadi di Lombok. Sampai saat ini diperkirakan ada sekitar 74.361 rumah yang hancur dengan kerugian materil yang ditaksir mencapai 7,7 triliun rupiah.

Pemerintah tanggap menghadapi situasi ini. Konon dana 3,5 triliun sedang disiapkan untuk membangun kembali perumahan warga hingga rehabilitasi pascabencananya. Kementrian keuangan juga siap menggelontorkan dana cadangan penanggulangan bencana yang nilainya mencapai 4 triliun. Belum lagi, berbagai bantuan juga terus dikonsolidasi melibatkan segenap unsur dan sumber daya yang ada.

Salah satu syarat utama ditetapkannya bencana nasional, selain jumlah korban, kerugian materil, cakupan wilayah bencana, serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, adalah kolaps-nya pemerintah daerah. Tsunami Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional karena pemerintah daerah beserta seluruh unsur pemerintahan lainnya seperti Kodam, Kepolisian, TNI dan lainnya kolaps total di sana. Pemerintah pusat harus mengambil alih semuanya agar dampak bencana dan korban bisa segera ditangani.

Namun, dalam kasus Gempa Jogja 2006, Gempa Sumatera Barat 2009, Erupsi Merapi 2010, Tsunami Mentawai 2010, erupsi Gunung Sinabung 2012, atau Banjir Jakarta 2013, misalnya, semuanya tak ada yang ditetapkan sebagai bencana nasional. Ini karena pemerintah daerahnya tidak kolaps dan masih bisa bekerja aktif menanggulangi bencana—tentu saja dibantu pemerintah pusat dengan segenap bantuan dan sumber daya yang diperlukan.

Gempa Lombok juga merupakan kasus yang mirip. Meski pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) sempat dinyatakan kolaps, namun Pemerintah Provinsi NTB masih berjalan dengan baik dan berperan aktif menanggulangi bencana. Pemimpin daerah tersebut juga sigap mengkonsolidasi berbagai bantuan.

Apakah pemerintah pusat diam saja? Tentu tidak. Kita tahu bersama presiden turun langsung ke lapangan, seluruh kementrian dan lembaga terkait dari pusat mengerahkan sumber dayanya untuk percepatan penanganan bencana Lombok, bahkan pihak swasta dan masyarakat turut membantu. Artinya, tanpa status bencana nasional pun, penanganan bencana Lombok sudah berskala nasional.

Memang agak mengherankan jika ada sejumlah pihak yang mendesak agar pemerintah menetapkan gempa Lombok menjadi bencana nasional. Barangkali mereka belum mengerti aturan dan dampak dari penetapan status bencana nasional ini—terutama dalam konteks konsekuensi humaniter internasional.

Apakah mereka menganggap penanggulangan bencana tak berlangsung di sana—apakah mereka belum ke sana? Atau mereka berharap negara lain dan lembaga donor segera terlibat masuk—apa yang mereka cari dari semua itu? Apakah kita ingin dianggap sebagai negara yang tak sanggup menangani bencana—sementara di saat bersamaan justru banyak negara lain yang ingin belajar manajemen kebencanaan dari Indonesia karena dianggap mampu menangani bencana dengan sangat baik dari waktu ke waktu?

Menurut saya, yang kita butuhkan saat ini bukan status bencana nasional. Tetapi solidaritas nasional. Kita singkirkan dulu segala prasangka bahwa pemerintah tidak mampu. Kita tunda semua perbedaan politik dan kepentingan yang membuat kita tidak adil dalam menilai andil pemerintah. Lalu kita bersatu, bahu membahu, membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang menghadapi bencana di Lombok. Lombok bisa bangkit segera.

Caranya, kita dukung pemerintah agar terus memaksimalkan dan mempercepat pengerahan sumber daya untuk penanggulangan bencana Lombok. Kita kawal dan pastikan semua bantuan tersalurkan dengan cepat melalui manajemen yang baik. Dan di atas semua itu, kita juga turut terlibat membantu, bisa turun tangan menyumbangkan tenaga atau menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Solidaritas semacam inilah yang paling kita perlukan saat ini. Bukan kenyinyiran perlu status bencana nasional atau tidak.

Mari bergerak. Mari kerahkan semua bantuan yang bisa kita berikan. Kita buktikan bahwa Lombok bisa bangkit. Kita tunjukkan pada dunia bahwa kita memang negara yang sanggup menanggulangi bencana dengan baik. Kita tak butuh status bencana nasional, kita punya solidaritas nasional!

Lombok hari ini tak butuh perdebatan, tetapi perbuatan. Yang berdebat tapi tak berbuat, ke laut saja sudah.

Tabik!
FAHD PAHDEPIE

 

 

* penulis, pembicara publik, pegiat kreativitas, dan konsultan

Berita Lainnya
Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Seluma Bengkulu JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 5,3 mengguncang Seluma, Bengkulu, Sab...
Gubernur Maluku Pecat Lima ASN Korupsi AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Gubernur Maluku, Said Assagaff telah melakukan pemecatan tidak dengan hormat...
Jumat ini KPK Jadwalkan Ulang pemeriksaan Rommy JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Romah...
Gempa Bumi Berkekuatan 4,7 Magnitudo Guncang Pangandaran JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Gempa Bumi berkekuatan magnitudo 4,7 terjadi di Pangandaran, Jawa Barat. P...
Gempa 6,2 Magnitudo Guncang Talaud PALU, TAJUKTIMUR.COM - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa telah t...
Kanal: Headline Opini