Loading...

Parpol Harus Lebih Selektif Dalam Mengusung Caleg

Oleh: Mutlaben Kapita, S.AP *

TAJUKTIMUR.COM — Indonesia merupakan negara yang menganut sistem multi partai. Artinya terdiri dari berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum, semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah maupun dalam koalisi. Tugas partai politik, tentunya mempunyai peran yang sangat besar dalam bangsa dan negara, salah satu yakni, sebagai sarana rekrutmen politik.

Dalam rekrutmen politik, partai politik dapat mendidik kader-kader sesuai dengan ideologi partai yang sejalan landasan konstitusi negara. Disamping itu, dibentuk mentalitas kepemimpinan dan moralitas setiap kader, agar partai politik menghadirkan kader-kader pemimpin yang militan dan berintegritas.

Sejalan dengan itu pula, partai politik tidak hanya bertugas sebagai merebut suara, agar bisa mencapai target Preseidential Threshold dalam meraup suara pada saat pemilihan umum, tetapi partai politik juga berfungsi sebagai solusi bagi masyarakat. Artinya partai politik juga berfungsi yakni, pertama, mempunyai peran dan tugas secara internal organisasi partai, dalam hal ini partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai.

Kedua, partai politik juga mengembankan tugas yang lebih bersifat eksternal partai. Artinya partai politik mempunyai tanggungjawab tidak hanya dalam internal partai, namun partai politik lebih luas, bangsa dan negara yang lebih bertanggungjawab pada konstitusional, moral, dan etika untuk membawah kondisi dan situasi masyarakat. (Buku: Komunikasi dan Positioning, Ideologi Politik dan Era Demokrasi, Karya Firmanzah, PH.D, 2007).

Sementara, menurut Miriam Budiardjo dalam karya “Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai” yang terbit tahun 1981, salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan langsung dengan pengkaderan dan rekrutmen calon-calon anggota legislatif maupun di eksekutif, dimana partai politik harus betul-betul mencari sosok yang profesional dan berintegritas.

Atas kedua pemikir politik ini, sangat jelas bahwa partai politik adalah suatu wadah untuk memberikan edukasi politk dan pembekalan — guna menghadirkan calon-calon legislatif baik itu DPR maupun DPRD — dalam pemilihan umum merupakan calon yang memenuhi kriteria penilaian yang dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah track record (rekam jejak).

Lebih lanjut, partai politik harus melakukan penyaringan calon secara selektif dengan menghadirkan calon yang tidak bermasalah dengan hukum, agar tidak berpengaruh terhadap elektabilitas partai itu sendiri. Karena, selama ini sering calon yang mendaftar ke partai untuk ikut dalam momentum pemilihan legislatif mempunyai masalah dengan hukum, tetapi partai mengusung untuk ikut sebagai peserta calon legislatif dalam perhelatan pesta demokrasi.

 

Realitas

Realitasnya, fungsi partai politik dalam rekrutmen politik bisa dikatakan belum maksimal. Ini terlihat dari kader-kader parpol yang duduk dalam jabatan politik banyak terjerat kasus korupsi. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap partai politik (pun) kini mulai menurun.

Data Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi sebanyak 290 orang, dan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2015, DPRD yang kena kasus korupsi sebanyak 3.600 orang.

Sementara, hasil ​survei Transparancy International Indonesia​ (TII) di tahun 2016 menunjukan semakin negatifnya persepsi masyarakat terhadap wakil rakyat. DPR/DPRD dinilai paling buruk dalam hal tindak korupsi.

Tahun 2017 nama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat kembali tercoreng di mata publik. Ini dikarenakan ada elit politik terjerat kasus megaproyek E-KTP sebesar Rp2,3 Triliun. Di tahun yang sama, ada beberapa kepala daerah kembali tersangkut kasus korupsi, sehingga harus mendekam dibalik jeruji besi.

Pada tahun 2019, Indonesia kembali menggelar pemilihan umum salah satunya memilih kembali anggota legislatif baik pusat maupun di daerah. Bakal calon anggota legislatif yang mulai mempersiapkan diri bahkan mendaftarkan ke berbagai partai politik untuk menjadi kendaraan politik pada ajang pemilihan nanti.

Bukan hanya itu, gerakan konsolidasi massa kini mulai terasa di masyarakat untuk meminta dukungan dalam pesta demokrasi yang akan digelar. Tentunya, partai politik mempunyai peran besar sebagaimana fungsinya untuk melakukan rekrutmen serta menyeleksi calon, yang selanjutnya merekomendasi calon terhadap masyarakat.

Dengan sekian kasus korupsi yang dijerat oleh anggota legislatif tentunya partai politik harus lebih ketat untuk menyeleksi calon yang akan diusung. Artinya, parpol harus betul-betul me-reformasi secara internal, — terutama dalam penyaringan bakal calon legislatif (DPR/DPRD)–, agar melahirkan calon-calon wakil rakyat yang taat hukum dan mampu mengemban tugas yang dipercayakan oleh masyarakat sebagai pemilih.

 

Parpol Memegang Kendali

“Pemilih Cerdas, Melahirkan Pemimpin Berkualitas”, lebih cenderung di istilahkan “Rekrutmen Politik Berkualitas, Melahirkan Calon yang Profesional dan berintegritas”. Sebab, pemilih sudah disuguhkan partai politik. Soal penilaian calon ada pada rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai.

Ini ibaratnya, makanan yang mulai dari proses pengolahan hingga siap saji adalah tugas juru masak. sedangkan pelanggan hanya mengkonsumsi makanan yang sudah dihidangkan oleh juru masak tadi. Soal bahan-bahan serta bumbu penyedap rasa makanan yang perlu disiapkan bukan urusan pelanggan, melainkan adalah urusan juru masak. Begitu pun dengan partai politik, bahwa dimulainya proses seleksi hingga rekomendasi calon itu tugasnya partai. Pemilih hanya disuguhkan dari rekomendasi partai itu sendiri.

Itulah sebabnya, ketika calon yang direkomendasikan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, tentu masyarakat tidak memiliki pilihan lain. Namun, sebagai warga negara perlu berpartisipasi dalam bentuk memberikan suara, meski tidak sesuai harapan. Sebaliknya, ketika partai politik menyiapkan calon yang berkualitas, maka apapun pilihan masyarakat, tentunya dapat memilih calon yang tepat, siap dan berintegritas.

Dengan demikian, Partai Politik patut selektif dalam mengusung dan menghadirkan calon-calon anggota legislatif yang berkompetensi, berintegritas dan berwawasan kebangsaan. Di sisi lain diperlukan pemilih yang semakin mandiri dan bertanggung jawab untuk menentukan caleg yang akan dipilih. Membaca track record mereka, menguji gagasannya dan mamastikan bahwa apa yang diucapkan saat kampanye berbanding lurus saat menjadi anggota legisaltif kelak.

 

*Pegiat Literasi Maluku Utara
Berita Lainnya
Perang Dagang USA vs China Oleh: Hari Mulyanto, Alumni Tannas UGM JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Genderang perang Amerika Serikat (USA) dengan China sudah dikumandangkan. Namun p...
PKS Tidak Berkhianat Oleh: Sapto Waluyo (Direktur Center for Indonesian Reform) Dinamika politik pasca pilkada serentak 2018 kembali menghangat. Perdebatan kini menjuru...
Menghargai Bangsa Sendiri Oleh: Shamsi Ali* JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM —- Ada banyak hal yang menjadikan mata kita terbelalak hari-hari terakhir. Dalam negeri tentu masih seput...
Peran Media Massa Dalam Memberantas Aksi Terorisme di Indonesia Oleh: Mayor Inf Suwandi* JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM —- Terorisme merupakan musuh dunia yang tidak mengenal batas wilayah dan undang-undang suatu negar...
Suara Hati Sang Juara Maluku Utara Oleh: Syawaluddin Damopolii * TERNATE, TAJUKTIMUR.COM —- Berita penahanan Ahmad Hidayat Mus (AHM) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin ma...
Kanal: Opini