Loading...

APBD 2019 Kabupaten Sorong Sebesar Rp1,9 Trilyun

SORONG, TAJUKTIMUR.COM – Sidang paripurna DPRD Kabupaten Sorong secara resmi ditutup oleh Ketua DPRD Adam Klouw, Kamis (13/12/2018) atau dengan kata lain pembahasan RAPBD tahun 2019 dikebut dalam waktu 4 hari sejak dibuka pada tanggal 10 Desember lalu, pada sidang paripurna inipun mengesahkan KUA, PPAS dan 10 Raperda usulan Eksekutif.

Bupati Sorong Johny Kamuru mengatakan kerjasama dan hubungan koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif telah berjalan baik, pembangunan yang dilakukan dalam masa periodesasi DPRD 2014-2019 inipun telah berjalan optimal diharapkan kedepan hubungan ini akan tetap terjalin baik.

“Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada DPRD karena telah berkontribusi dalam mendukung jalannya pembangunan melalui tugas legislasi, pengawasan Dan penganggaran” kata Johny Kamuru.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sorong Adam Klouw mengatakan pembahasan APBD tahun 2019 ini merupakan pembahasan APBD terakhir untuk periodesasi 2014-2019, melalui sidang paripurna disampaikan apresiasi kepada pemda yang telah aktif berkolaborasi membahas semua kebutuhan masyarakat.

“Kami sampaikan apresiasi kepada OPD yang selalu aktif dalam mengkoordinasikan semua kebutuhan masyarakat sehingga pembahasan anggaran berjalan tepat waktu” kata Adam Klouw.

Selain menyetujui KUA, PPAS dan Perda tentang APBD 2019, sidang paripurna juga menyetujui 10 Perda yang diusulkan, yakni Raperda Penataan Pemukiman, Raperda bangunan gedung, Raperda pengganti perda nomor 29 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan menjadi keuangan pemerintahan daerah, Raperda Pemberdayaan Koperasi, usaha micro, kecil dan menengah, Raperda Penyelenggaraan Koperasi, Raperda pelaksanaan program jaminan sosial ketenaga kerjaan untuk pegawai honorarium dan aparat kampung, Raperda pedoman pelaksanaan program jaminan sosial bagi tenaga kerja bukan penerima upah, Raperda Pengelolaan barang milik daerah, Perubahan Perda nomor 10 tahun 2011 tentang pajak bukan logam dan batuan, dan Perubahan Perda nomor 15 tahun 2013 tentang pemakaian kekayaan daerah.

Berita Lainnya
BPBD: Alat Pendeteksi Tsunami di Kabupaten Raja Ampat Rusak WAISAI, TAJUKTIMUR.COM - Alat pendeteksi tsunami yang dipasang oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat ...
Sinergi Muhammadiyah Lahirkan Transformasi di Sorong SORONG, TAJUKTIMUR.COM - Muhammadiyah terus melebarkan sayap-sayap berkemajuan. Masyarakat di daerah...
Warga Muhammadiyah Diminta tak Berlebihan Dukung Capres SORONG, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir mengingatkan warga Muhammadiyah...
BPS: Transportasi udara sumbang inflasi tertinggi Manokwari MANOKWARI, TAJUKTIMUR.COM - Kenaikan harga tiket transportasi udara menjadi penyumbang inflasi terti...
Ini Harga Terbaru BBM Non Subsidi di Papua Barat dan Papua SORONG, TAJUKTIMUR.COM - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM Non Subsidi seiring ...
Kanal: Papua Barat