Loading...

Gubernur Ingin Masyarakat Sudahi Sengketa di Maybrat

MANOKWARI, TAJUKTIMUR.COM — Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menginginkan masyarakat segera menyudahi sengketa tentang letak ibu kota Kabupaten Maybrat agar pembangunan di daerah tersebut berjalan normal.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Papua Barat,Jakonias Sawaki di Manokwari, Senin, mengatakan, program pemerintah daerah di kabupaten tersebut saat ini tidak berjalan maksimal menyusul tarik menarik lokasi ibu kota.

“Namun bersyukur tim rekonsiliasi sudah melakukan upaya dan menyerahkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri. Mudah-mudahan dari situ semua pihak bisa menerima,” kata dia.

Menyusul putusan pengembalian letak ibu kota Maybrat dari Ayamaru ke Kmurkek, akan dilaksanakan prosesi perdamaian adat untuk mempertemuan masyarakat tiga suku yakni Aitinyo, Ayamaru dan Aifat.

Pada acara tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dijadwalkan hadir. Mendagri diharapkan bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam proses perdamaian tersebut.

“Kami akan menggelar rapat dan sekarang kami masih menunggu bapak gubernur dari Jakarta. Beliau sangat berharap Mendagri hadir pada prosesi adat tersebut,” kata dia lagi.

Menurut Sawaki, sebaiknya masyarakat tiga suku di daerah tersebut saling merangkul dan fokus untuk membangun daerah. Para elit pun diminta bisa memberi pemahaman yang baik kepada masyarakat.

“Di sanakan cuma ada Ayamaru, Aifat dan Aitinyo. Bahasa mereka sama, lebih baik diselesaikan baik-baik dan fokus untuk membangun,dengan konflik seperti ini energi terbuang percuma,” ujarnya lagi.

Mengacu undang-undang 13/2009 tentang pemekaran Kabupaten Maybrat, ibu kota daerah tersebut berada di Kmurkek. Belakangan sejumlah pihak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merubah letak ibu kota.

MK yang kala itu dipimpin oleh Akil Mochtar mengabulkan gugatan pemohon dengan memindahkan letak ibu kota Maybrat ke Ayamaru.

Putusan MK pun menuai protes dan ketidakstabilan pemerintahan di daerah tersebut. Menyikapi masalah ini, Kemendagri mengutus tim rekonsiliasi untuk menggali persoalan sehingga memperoleh solusi terbaik.

Tim rekonsiliasi telah bekerja dan menyerahkan hasilnya kepada Mendagri. Mengacu data yang diperoleh tim rekonsiliasi yang dipaparkan di Jakarta pada 28 Juni 2018, Mendagri pun mengambil keputusan dengan mengembalikan letak ibu kota Maybrat sesuai UU 31/2009.

Menyusul putusan Mendagri, sejumlah pihak keberatan dan menginginkan agar ibu kota tetap berada di Ayamaru sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.

Berita Lainnya
Tiga Parpol Tidak Ikut Pileg di Teluk Wondama WASIOR, TAJUKTIMUR.COM - Tiga partai politik dipastikan tidak bisa ikut serta Pemilihan Umum Legislatif pada tahun 2019, sehingga dari 16 partai hanya...
60 Duta Besar Negara Sahabat Berwisata ke Raja Ampat WASAI, TAJUKTIMUR.COM - Sebanyak 60 Duta Besar Negara sahabat Indonesia dijadwalkan mengunjungi Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat guna berwis...
Masyarakat terpencil di Teluk Wondama Keluhkan Pendidikan WASIOR, TAJUKTIMUR.COM - Masyarakat yang ditinggal di daerah terpencil yakni Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, mengeluhkan burukn...
Bupati Teluk Wondama Serahkan Angkutan Desa di Tiga Distrik WASIOR, TAJUKTIMUR.COM - Bupati Teluk Wondama, Bernadus Imburi menyerahkan tiga unit mobil angkutan desa di tiga distrik terpencil untuk mempermudah m...
Kawasan Hutan Warkesi, Tempat Melihat Cenderasawih Terdekat di Raja Ampat WASAI, TAJUKTIMUR.COM - Warkesi kawasan hutan di Pulau Waigeo tempat wisatawan melihat burung cenderawasih terdekat di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi ...
Kanal: Papua Barat