Loading...

Gubernur Ingin Masyarakat Sudahi Sengketa di Maybrat

MANOKWARI, TAJUKTIMUR.COM — Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menginginkan masyarakat segera menyudahi sengketa tentang letak ibu kota Kabupaten Maybrat agar pembangunan di daerah tersebut berjalan normal.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Papua Barat,Jakonias Sawaki di Manokwari, Senin, mengatakan, program pemerintah daerah di kabupaten tersebut saat ini tidak berjalan maksimal menyusul tarik menarik lokasi ibu kota.

“Namun bersyukur tim rekonsiliasi sudah melakukan upaya dan menyerahkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri. Mudah-mudahan dari situ semua pihak bisa menerima,” kata dia.

Menyusul putusan pengembalian letak ibu kota Maybrat dari Ayamaru ke Kmurkek, akan dilaksanakan prosesi perdamaian adat untuk mempertemuan masyarakat tiga suku yakni Aitinyo, Ayamaru dan Aifat.

Pada acara tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dijadwalkan hadir. Mendagri diharapkan bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam proses perdamaian tersebut.

“Kami akan menggelar rapat dan sekarang kami masih menunggu bapak gubernur dari Jakarta. Beliau sangat berharap Mendagri hadir pada prosesi adat tersebut,” kata dia lagi.

Menurut Sawaki, sebaiknya masyarakat tiga suku di daerah tersebut saling merangkul dan fokus untuk membangun daerah. Para elit pun diminta bisa memberi pemahaman yang baik kepada masyarakat.

“Di sanakan cuma ada Ayamaru, Aifat dan Aitinyo. Bahasa mereka sama, lebih baik diselesaikan baik-baik dan fokus untuk membangun,dengan konflik seperti ini energi terbuang percuma,” ujarnya lagi.

Mengacu undang-undang 13/2009 tentang pemekaran Kabupaten Maybrat, ibu kota daerah tersebut berada di Kmurkek. Belakangan sejumlah pihak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merubah letak ibu kota.

MK yang kala itu dipimpin oleh Akil Mochtar mengabulkan gugatan pemohon dengan memindahkan letak ibu kota Maybrat ke Ayamaru.

Putusan MK pun menuai protes dan ketidakstabilan pemerintahan di daerah tersebut. Menyikapi masalah ini, Kemendagri mengutus tim rekonsiliasi untuk menggali persoalan sehingga memperoleh solusi terbaik.

Tim rekonsiliasi telah bekerja dan menyerahkan hasilnya kepada Mendagri. Mengacu data yang diperoleh tim rekonsiliasi yang dipaparkan di Jakarta pada 28 Juni 2018, Mendagri pun mengambil keputusan dengan mengembalikan letak ibu kota Maybrat sesuai UU 31/2009.

Menyusul putusan Mendagri, sejumlah pihak keberatan dan menginginkan agar ibu kota tetap berada di Ayamaru sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.

Berita Lainnya
Tiga Puskesmas di Kepulauan Teluk Wondama Siap Beroperasi WASIOR, TAJUKTIMUR.COM - Tiga Puskesmas baru yang dibangun di daerah kepulauan Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat siap beroperasi pada tahun 2019. Tiga pusat keseha...
Keluarga Besar Minta Albert Torey Diabadikan sebagai Nama Jalan WASIOR, TAJUKTIMUR.COM - Keluarga besar mantan bupati Teluk Wondama, Papua Barat mengusulkan nama Alberth Torey diabadikan sebagai nama jalan di kota Wasior. Perminta...
Pemprov Papua Barat Tingkatkan Produksi Sayur Petani Lokal SORONG, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berupaya meningkatkan produksi sayuran petani lokal agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. K...
BPBD: Gedung di Papua Barat Minim Jalur Rvakuasi MANOKWARI, TAJUKTIMUR.COM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat mengungkapkan Pengelola hotel, rumah makan serta gedung-gedung besar di wilaya...
Pemkab Teluk Bintuni Kembangkan Sekolah Model MANOKWARI, TAJUKTIKUR.COM - British Petroleum Indonesia mengembangkan sekolah model di Kabupaten Teluk Bintuni untuk mendukung pendidikan serta mengangkat potensi fashion...
Kanal: Papua Barat