Loading...

Kemenkum-HAM Tingkatkan Program Bantuan Hukum Warga Miskin

MANOKWARI, TAJUKTIMUR.COM —- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) meningkatkan program bantuan hukum bagi warga kurang mampu di wilayah Provinsi Papua Barat.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Kemenkum-HAM Perwakilan Provinsi Papua Barat, Agus Pardede di Manokwari, Jumat, mengatakan, pihaknya akan menambah dia Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pelaksana program tersebut di Papua Barat.

Pardede menjelaskan, program bantuan hukum ini diberikan secara gratis bagi warga kurang mampu. Melalui anggaran yang disiapkan pemerintah melalui Kemenkumkan warga kurang mampu yang berperkara bisa memanfaatkan program ini.

“Untuk seluruh perkara baik pidana maupun perdata, termasuk para buruh yang ingin mengajukan gugatan perkara hubungan induatrial,” kata Pardede.

Ia menyebutkan, wilayah Papua Barat cukup luas yang meliputi 12 kabupaten satu kota. Program yang sudah berlangsung selama beberapa tahun ini sebagai upaya pemerintah meringankan beban warga kurang mampu dalam memperoleh pelayanan hukum.

Saat ini, lanjut Agus, di Papua Barat baru ada empat OBH, satu di Fakfak, satu di Sorong dan dua OBH lainya di Manokwari. Satu OBH yakni Fakfak belum berjalan secara maksimal.

“Kami merencanakan penambahan OBH minimal dua lagi. Disisi lain, OBH yang belum maksimal kami berharap meningkat agar masyarakat dapat menikmati program ini,” sebutnya.

Agus mengutarakan, anggaran yang siapkan pusat untuk bantuan hukum gratis di Papua Barat antara Rp.300 juta hingga Rp.400 juta pertahun. Tidak menutup kemungkinan nilainya akan ditambah seiring penambahan OBH.

Kantor Kemenkum-HAM Perwakilan Papua Barat menggelar focus grup discution (FGD) di Manokwari, Jumat (6/7). Kegiatan yang melibatkan OBH ini bermaksud menjaring masukan tentang efektifitas pelaksanaan program serta rencana penambahan OBH pelaksana program tersebut.

Menurut Agus, seluruh OBH bisa mengajukan permohonan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah organisasi tersebut sudah berbadan hukum.

“Kami berharap pelaksanaan program ini maksimal di Papua Barat. Pemerintah sudah siapkan anggaran silahkan dimanfaatkan,” pungkasnya.

Berita Lainnya
BPBD: Alat Pendeteksi Tsunami di Kabupaten Raja Ampat Rusak WAISAI, TAJUKTIMUR.COM - Alat pendeteksi tsunami yang dipasang oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat ...
Sinergi Muhammadiyah Lahirkan Transformasi di Sorong SORONG, TAJUKTIMUR.COM - Muhammadiyah terus melebarkan sayap-sayap berkemajuan. Masyarakat di daerah...
Warga Muhammadiyah Diminta tak Berlebihan Dukung Capres SORONG, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir mengingatkan warga Muhammadiyah...
BPS: Transportasi udara sumbang inflasi tertinggi Manokwari MANOKWARI, TAJUKTIMUR.COM - Kenaikan harga tiket transportasi udara menjadi penyumbang inflasi terti...
Ini Harga Terbaru BBM Non Subsidi di Papua Barat dan Papua SORONG, TAJUKTIMUR.COM - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM Non Subsidi seiring ...
Kanal: Papua Barat