Loading...

Kemenkum-HAM Tingkatkan Program Bantuan Hukum Warga Miskin

MANOKWARI, TAJUKTIMUR.COM —- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) meningkatkan program bantuan hukum bagi warga kurang mampu di wilayah Provinsi Papua Barat.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Kemenkum-HAM Perwakilan Provinsi Papua Barat, Agus Pardede di Manokwari, Jumat, mengatakan, pihaknya akan menambah dia Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pelaksana program tersebut di Papua Barat.

Pardede menjelaskan, program bantuan hukum ini diberikan secara gratis bagi warga kurang mampu. Melalui anggaran yang disiapkan pemerintah melalui Kemenkumkan warga kurang mampu yang berperkara bisa memanfaatkan program ini.

“Untuk seluruh perkara baik pidana maupun perdata, termasuk para buruh yang ingin mengajukan gugatan perkara hubungan induatrial,” kata Pardede.

Ia menyebutkan, wilayah Papua Barat cukup luas yang meliputi 12 kabupaten satu kota. Program yang sudah berlangsung selama beberapa tahun ini sebagai upaya pemerintah meringankan beban warga kurang mampu dalam memperoleh pelayanan hukum.

Saat ini, lanjut Agus, di Papua Barat baru ada empat OBH, satu di Fakfak, satu di Sorong dan dua OBH lainya di Manokwari. Satu OBH yakni Fakfak belum berjalan secara maksimal.

“Kami merencanakan penambahan OBH minimal dua lagi. Disisi lain, OBH yang belum maksimal kami berharap meningkat agar masyarakat dapat menikmati program ini,” sebutnya.

Agus mengutarakan, anggaran yang siapkan pusat untuk bantuan hukum gratis di Papua Barat antara Rp.300 juta hingga Rp.400 juta pertahun. Tidak menutup kemungkinan nilainya akan ditambah seiring penambahan OBH.

Kantor Kemenkum-HAM Perwakilan Papua Barat menggelar focus grup discution (FGD) di Manokwari, Jumat (6/7). Kegiatan yang melibatkan OBH ini bermaksud menjaring masukan tentang efektifitas pelaksanaan program serta rencana penambahan OBH pelaksana program tersebut.

Menurut Agus, seluruh OBH bisa mengajukan permohonan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah organisasi tersebut sudah berbadan hukum.

“Kami berharap pelaksanaan program ini maksimal di Papua Barat. Pemerintah sudah siapkan anggaran silahkan dimanfaatkan,” pungkasnya.

Berita Lainnya
Tiga Puskesmas di Kepulauan Teluk Wondama Siap Beroperasi WASIOR, TAJUKTIMUR.COM - Tiga Puskesmas baru yang dibangun di daerah kepulauan Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat siap beroperasi pada tahun 2019. Tiga pusat keseha...
Keluarga Besar Minta Albert Torey Diabadikan sebagai Nama Jalan WASIOR, TAJUKTIMUR.COM - Keluarga besar mantan bupati Teluk Wondama, Papua Barat mengusulkan nama Alberth Torey diabadikan sebagai nama jalan di kota Wasior. Perminta...
Pemprov Papua Barat Tingkatkan Produksi Sayur Petani Lokal SORONG, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berupaya meningkatkan produksi sayuran petani lokal agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. K...
BPBD: Gedung di Papua Barat Minim Jalur Rvakuasi MANOKWARI, TAJUKTIMUR.COM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat mengungkapkan Pengelola hotel, rumah makan serta gedung-gedung besar di wilaya...
Pemkab Teluk Bintuni Kembangkan Sekolah Model MANOKWARI, TAJUKTIKUR.COM - British Petroleum Indonesia mengembangkan sekolah model di Kabupaten Teluk Bintuni untuk mendukung pendidikan serta mengangkat potensi fashion...
Kanal: Papua Barat