Loading...

KKP Gelar FGD Rencana Kawasan Strategis Nasional Raja Ampat

WAISAI, TAJUKTIMUR.COM – Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia bersama pemerintah kabupaten Raja Ampat melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional.

FGD yang berlangsung di Aula Kantor Raja Ampat, Rabu, diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah pemerintah setempat dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Raja Ampat guna memberikan informasi dan masukan bagi Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan Perikanan Tini Martini mengatakan, FGD ini bertujuan untuk menjaring isu-isu dan  permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kawasan konservasi di Kabupaten Raja Ampat dan akan disusun dalam rancangan peraturan presiden terkait zonasi kawasan strategis nasional.

Dia mengatakan, regulasi tersebut masih dalam proses sehingga masukan-masuka dalam FGD tersebut menambah materi muatan subtansi yang nanti dalam implementasi tidak bermasalah.

“Kita berharap masukan stekhorder pada kegiatan diskusi ini dapat mendorong pembuatan regulasi zonasi kawasan strategis nasional yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Kepala Seksi Kawasan Strategis Nasional Suraji yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan FGD ini adalah undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan.

Ia menjelaskan, sesuai pasal 43 undang-undang nomor 32 tahun 2014 menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan Perikanan harus menyusun rencana zonasi kawasan strategis nasional.

Dikatakan, salah satu tahapannya adalah FGD ini juga menjaring isu-isu dan permasalahan yang akan dituangkan dalam pasal-pasal pemanfaatan ruang yang kemudian menjadi peraturan presiden tentang kawasan strategis nasional.

Sebab Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu zonasi kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan  lingkungan dan sumber daya alam yang namanya kawasan strategis nasional keanekaragaman hayati.

Karena kawasan strategis nasional berarti pemanfaatan ruang kawasan harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat minimal menteri,” tambah dia.

Berita Lainnya
Oke Jack Segera Beroperasi di Manokwari MANOKWARI, TAJUKTIMUR.COM - Oke Jack akan segera beroperasi di Manokwari, Papua Barat dan pekan depa...
Kemenpan-RB: PNS korup harus diberhentikan tidak hormat MANOKWARI, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen...
KPU Wondama kekurangan bilik dan kotak suara WASIOR, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, masih men...
Polda bersama KPU Papua Barat gelar simulasi pencoblosan MANOKWARI, TAJUKTIMUR.COM - Kepolisian Daerah (Polda) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi P...
Guru SMA di Papua Barat tuntut pembayaran tunjangan sertifikasi MANOKWARI, TAJUKTIMUR.COM - Para guru SMA dan SMK di Provinsi Papua Barat menuntut pembayaran tunjan...
Kanal: Papua Barat