Loading...

KPU: DPT Pemilu di Teluk Wondama 25.434 Orang

WASIOR, TAJUKTIMUR.COM – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 sebanyak 25.434 pemilih.

Jumlah tersebut terdiri dari 13.526 pemilih  laki-laki dan 11.908 pemilih perempuan.

Dari 13 distrik di Teluk Wondama, Distrik Wasior yang memiliki 57 TPS menjadi penyumbang pemilih terbanyak yakni 14.130 orang diikuti Distrik Rasiei 1.980 orang dan Distrik Wondiboi sebanyak 1.373 orang. Sementara Distrik Wamesa merupakan wilayah dengan pemilih paling sedikit yakni 423 orang.

“DPT sudah kami tetapkan dalam rapat pleno terbuka pada hari Sabtu pekan lalu. Bawaslu serta partai politik peserta Pemilu sudah menandatangi hasil penetapan ini,” Ketua KPU Teluk Wondama Monika Elsy Sanoy di Wasior, Senin.

Ia menyebutkan, daftar pemilih ini mengalami penyusutan dibandingkan dengan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) yang ditetapkan dua pekan sebelumnya. Jumlah pemilih dalam DPSHP kala itu sebanyak 26.303.

“Setelah dilakukan pencocokan dan verifikasi mendalam terpaksa 869 nama harus dicoret, karena tidak valid,” ujarnya.

Petugas KPU, kata dia, menemukan banyak nama yang masuk kategori tidak memenuhi syarat seperti nama maupun nomor induk kependudukan (NIK) ganda serta pemilih yang sudah meninggal dunia.

Di distrik Wasior misalnya, didapatkan sebanyak 1.162 pemilih dinyatakan tidak memenuhi syarat di mana 460 orang karena memiliki nama dan NIK ganda bahkan ada nama yang sama yang muncul sampai tiga kali.

Bupati Teluk Wondama Bernadus Imburi pada kesempatan sebelumnya menekankan seluruh warga yang sudah memenuhi syarat mencoblos harus masuk dalam daftar pemilih.

Ia tak ingin ada penduduk Wondama tidak bisa menyalurkan hak politiknya pada Pemilu 2019 hanya karena belum memiliki KTP elektronik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) diminta proaktif membantu warga dalam mengurus KTP termasuk melakukan skema jemput bola dengan turun melakukan perekaman langsung di kampung-kampung.

“Soal dana untuk mendukung Pemilu, Pemda masih menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri. Kami tidak mengambil langkah semaunya, semua harus melalui mekanisme dan sesuai aturan,” sebut Imburi.

Berita Lainnya
Survei Indikator: 10 Partai Politik Gagal Masuk Parlemen JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan dari total 16 parpol peserta pemilu 2019, elektabilitas PDI Perjuangan unggul dari 15 partai la...
Survei Indikator: Suara Partai di Parlemen Sebagian Masih Terbelah JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi melihat suara berbasis partai di pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih...
Survei Indikator: Cawapres Sandiaga Uno lebih Dikenal Masyarakat JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Calon wakil presiden Sandiaga Uno lebih dikenal dibandingkan cawapres Maruf Amin dalam Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Dar...
Burhanuddin: Masyarakat Cukup Puas Kinerja Jokowi JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Indikator merilis hasil survei terkait "Elektabilitas Dua pasangan Capres Cawapres dan Peta Elektoral Pemilu Legislatif 2019". Hasilnya menunjuk...
Survei Indikator: Paslon Jokowi-Ma’ruf Amin Belum Aman JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Masa kampanye pemilihan presiden telah resmi dimulai, namun peta kekuatan politik pasangan calon rupanya belum ada perubahan signifikan. Itu ter...
Kanal: Papua Barat Pemilu