Loading...

Pemkab Raja Ampat Diminta Sosialisasi Perda Hiu

WAISAI, TAJUKTIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat diminta agar terus melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah (Perda) larangan penangkapan hiu.

“Masih saja ditemukan aktivitas penangkapan hiu di perairan Kabupaten Raja Ampat padahal daerah tersebut memiliki peraturan daerah larangan penangkapan hiu,” kata tokoh pemuda Raja Ampat Ferdinand Dimara di Waisai, Kamis.

Karena itu, dia meminta kepada pemerintah daerah agar terus melakukan sosialisasi peraturan daerah tersebut sehingga benar-benar dipahami oleh masyarakat setempat.

Menurut dia, tidak karena pemerintah semua stakeholder pariwisata di Kabupaten Raja Ampat harus turut serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan penangkapan terhadap hiu yang merupakan potensi pariwisata.

Ferdinand menjelaskan, aktivitas menangkap hiu bukan hal yang baru dilakukan oleh masyarakat kampung-kampung di Kabupaten Raja Ampat. Aktivitas tersebut sudah turun-temurun dan menjadi mata pencaharian sebelum Raja Ampat terkenal sebagai pariwisata dunia.

“Sehingga membutuhkan proses pendampingan pemerintah serta stakeholder pariwisata untuk mengubah kebiasaan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan daerah yang dibuat,” ujar Ferdinand yang juga Guide Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Raja Ampat itu.

Ia menyampaikan, tidak cukup dengan sosialisasi peraturan daerah larangan hiu, tetapi perlu ada peningkatan program pemberdayaan masyarakat terutama di sektor pariwisata sehingga ada peningkatan ekonomi agar masyarakat meninggalkan aktivitas menangkap hiu.

“Apabila masyarakat benar-benar diberdayakan pada sektor pariwisata dan mendapat penghasilan yang layak maka mereka akan menjaga alam menjaga hiu, pari manta, penyu, dan satwa dilindungi lainnya guna pengembangan pariwisata berkelanjutan,” ungkapnya.

Berita Lainnya
Oke Jack Segera Beroperasi di Manokwari MANOKWARI, TAJUKTIMUR.COM - Oke Jack akan segera beroperasi di Manokwari, Papua Barat dan pekan depa...
Kemenpan-RB: PNS korup harus diberhentikan tidak hormat MANOKWARI, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen...
KKP Gelar FGD Rencana Kawasan Strategis Nasional Raja Ampat WAISAI, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia bersama pemerintah kabupa...
KPU Wondama kekurangan bilik dan kotak suara WASIOR, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, masih men...
Polda bersama KPU Papua Barat gelar simulasi pencoblosan MANOKWARI, TAJUKTIMUR.COM - Kepolisian Daerah (Polda) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi P...
Kanal: Papua Barat