Loading...

328 Kepala Kampung Demo ke KPU Jayawijaya

WAMENA (TAJUKTIMUR.COM) – Sekitar 328 kepala pemerintahan kampung di Kabupaten Jayawijaya, Papua pada Senin siang, berdemonstrasi ke Kantor KPU setempat untuk mempertanyakan penyebab mereka tidak dilibatkan lagi sebagai penyelenggara pemilu pada tingkat kampung.

Kepala Kampung Lantipo Hence Heselo di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Selasa, mengatakan sebelumnya mereka yang dipercaya sebagai panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) namun tidak lagi demikian untuk pilkada 2018.

“Kami minta tugas itu dikembalikan ke kepala kampung, jangan merekrut dari luar (bukan kepala kampung)” katanya.

Mewakili ratusan kepala kampung yang berkumpul di Halaman Kantor KPU, Hence mengatakan pihaknya kecewa sebab selama ini mereka aktif sebegai penyelenggara pemilu namun secara tiba-tiba tidak dilibatkan lagi.

“Kami datang ke KPU untuk minta penjelasan. Tetapi intinya kami nyatakan sikap harus PPS dan KPPS ini dikembalikan ke kepala kampung,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Jayawijaya Adi Wetipo usai bertemu pendemo, kepada wartawan ia mengatakan peraturan KPU Pusat yang terbaru Nomor 12 tahun 2017 mengharuskan anggota PPS berpendidikan minimal SMA/SMK sementara ada sebagian kepala kampung yang tidak memiliki pendidikan setingkat itu.

“Pendemo berpendapat bahwa aturan ini dibuat oleh KPU Kabupaten Jayawijaya, dimana pemilu kemarin kepala kampung terlibat sebagai PPS tetapi kali ini tidak dan direkrut dari luar, hal ini yang membuat mereka kecewa,” katanya.

Adi menegaskan bahwa pihaknya sudah mengundang KPU Papua untuk melakukan pertemuan dengan kepala-kepala kampung tersebut pada Rabu siang.

“Dalam forum ini kami ingin mengemas untuk langsung membicarakan dengan kepala kampung karena selama ini mereka yang menjadi penyelenggara di tingkat bawah,” katanya

Pertemuan itu juga nantinya diisi dengan penyampaian peraturan-peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh KPU pusat tentang tata dan cara penyelenggaraan pemilu 2018 dan 2019 mendatang.

“Untuk pemilu 2018 ada aturan baru yang dibuat sehingga wajib mereka mengikuti, misalnya peraturan tentang anggota KPPS dan PPS harus melalui tahap seleksi pendidikan terakhir dan tidak pernah menjabat penyelenggara pemilu selama dua kali berturut-turut,” katanya.

(ant/and)

Berita Lainnya
Kementerian PUPR Tingkatkan Kualitas Jalan Perbatasan Papua MERAUKE, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pem...
Mimika Sport Centre Siap Digunakan untuk PON 2020 TIMIKA, TAJUKTIMUR.COM - Fasilitas Mimika Sport Centre yang mencakup stadion indoor, stadion outdoor...
Polisi Sita Puluhan Sepeda Motor Curian dari Rusunawa Waena JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Kepolisian Resor Jayapura Kota kembali menyita puluhan sepeda motor yang ...
Pemprov Papua Agendakan Pembahasan Pembagian Saham Freeport-Inalum JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Provinsi Papua rencananya akan menggelar pertemuan kembali gun...
Kapolres Mappi Sambangi Kampung Sumuraman JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Untuk sosialisai Pilkada damai pada pemilihan Legislatif dan Presiden 201...
Kanal: Papua Pilkada