Loading...

DPR Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Papua

JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua dalam rangka verifikasi dan validasi terkait dengan data kemiskinan di Bumi Cenderawasih.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kepada Antara di Jayapura, Kamis, mengatakan sebagai panitia kerja verifikasi dan validasi, pihaknya ingin mencari masukan terkait dengan proses pendataan data kemiskinan di Provinsi Papua.

“Sebagai daerah yang kini masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi tentu setiap kebijakan terkait dengan kemiskinan tersebut itu harus berdasarkan atas data akurat dan valid agar setiap kebijakan pengentasan kemiskinan betul-betul tepat sasaran,” katanya.

Menurut Ace, sebagai panitia kerja Komisi VIII pihaknya ingin memastikan dan mengetahui sejauh mana selama ini proses pendataan yang dilakukan terhadap penerima program-program bantuan sosial, apakah data-datanya sudah betul, valid, akurat dan sesuai dengan perkembangan mutakhir atau belum.

“Setelah berdialog, kami tadi sudah banyak mendapatkan masukan, di mana memang masih ada kekurangan di sana sini terutama soal pemutakhiran data tersebut,” ujarnya yang juga politisi Partai Golkar.

Dia menjelaskan pihaknya telah mendengarkan masukan-masukan tersebut terutama memang harus diakui soal verifikasi dan validasi ini masih terbatas karena kurangnya keterlibatan pemerintahan daerah sehingga masih ditemukan data lama yang masih digunakan.

“Oleh karena itu, kami ke depan ingin mencoba untuk bagaimana sumber data BPS kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh kementerian sosial itu dilakukan dengan lebih terbuka sehingga setiap perubahan dinamika sosial yang dihadapi masyarakat ini bisa sesuai dengan data yang akurat dan berkualitas,” katanya lagi.

Dia menambahkan, selain itu, verifikasi dan validasi tersebut juga harus mempertimbangkan sisi sosiografis dari daerah seperti Papua ini misalnya di daerah pegunungan dan pesisir yang memang sulit untuk dijangkau oleh pendataan sehingga ke depannya harus ada perlakuan khusus.

Berita Lainnya
Kementerian PUPR Tingkatkan Kualitas Jalan Perbatasan Papua MERAUKE, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pem...
Mimika Sport Centre Siap Digunakan untuk PON 2020 TIMIKA, TAJUKTIMUR.COM - Fasilitas Mimika Sport Centre yang mencakup stadion indoor, stadion outdoor...
Polisi Sita Puluhan Sepeda Motor Curian dari Rusunawa Waena JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Kepolisian Resor Jayapura Kota kembali menyita puluhan sepeda motor yang ...
Pemprov Papua Agendakan Pembahasan Pembagian Saham Freeport-Inalum JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Provinsi Papua rencananya akan menggelar pertemuan kembali gun...
Kapolres Mappi Sambangi Kampung Sumuraman JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Untuk sosialisai Pilkada damai pada pemilihan Legislatif dan Presiden 201...
Kanal: Papua