Loading...

F-PHS Agendakan Penggalangan Dana Pembuatan Perda Hak Ulayat

TIMIKA, TAJUKTIMUR.COM – Forum Pemilik Hak Sulung (F-PHS) Tsingwarop di Timika, Mimika, Papua mengagendakan penggalangan dana untuk membantu Pemkab Mimika dan DPRD Mimika terkait dengan pembuatan peraturan daerah tentang hak ulayat di wilayah Kabupaten Mimika.

Sekretaris I, F-PHS, Yoan Songgonao di Timika, Jumat mengatakan penggalangan dana tersebut diagendakan digelar di dua tempat yaitu di Sekretariat F-PHS di Timika dan di Distrik Tembagapura pada 15 dan 22 September.

Yoan menjelaskan bahwa penggalangan dana tersebut merupakan inisiatif F-PHS yang menghedaki agar perda terkait hak ulayat dapat ditetapkan oleh DPRD Mimika yang mana kalangan DPRD menilai pembuatan perda sampai pada penetapannya membutuhkan biaya kurang lebih sebesar Rp4 miliar.

“Dalam kesempatan pertemuan dengan sejumlah anggota DPRD beberapa waktu lalu, mereka sampaikan bahwa anggaran untuk paripurna termasuk untuk membuat perda terkait hak ulayat di semua wilayah kabupaten Mimika tidak ada dalam APBD Induk Mimika 2018, dengan alasan itu kami akan galang dana dari kantong masyarakat akar rumput pemilik hak ulayat,” ujarnya.

Yoan juga mengatakan bahwa F-PHS terus mendesak DPRD dan Pemkab Mimika agar segera membuat perda hak ulayat dan penetapan menjadi peraturan daerah mengingat perda tersebut sangat dibutuhkan F-PHS Tsingwarop sebagai pemilik hak ulayat area konsesi PT. Freeport Indonesia di Timika untuk kepentingan membicarakan hak pemilik hak ulayat yaitu warga tiga kampung di distrik Tembagapura sebelum pemerintah Indonesia resmi menguasai saham Freeport sebesar 51 persen.

“Perda ini akan menjadi dasar kami untuk menuntut hak sebagai pemilik hak ulayat yang mana tanah dan gunung kami dikeruk selama lebih dari 50 tahun oleh Freeport tetapi kami tidak memperoleh apa-apa,” tuturnya.

Selain itu, Sekretaris dua F-PHS, Elfinus Jangkup Omaleng juga meminta keseriusan Pemkab Mimika dan DPRD Mimika terkait perda tersebut sebab menurutnya, perda tersebut berkaitan dengan hak masyarakat ada yang telah diatur dalam UU.

Berita Lainnya
TNI Evakuasi Enam Pekerja Terjebak di Hutan Belantara WAMENA, TAJUKTIMUR.COM - Pasukan TNI berhasil mengevakuasi enam orang pekerja konstruksi di Distrik ...
Harga Bahan Pokok Naik, Warga Papua Diminta Tidak Panik JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lemba...
Pemprov Papua Tetapkan Libur Bersama Natal dan Tahun Baru 2019 JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menetapkan libur dan cuti bersama dal...
MK Putuskan Ateng Edowai/Hengky Pigai sebagai Bupati dan Wabub Terpilih Deiyai JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Ateng Edowai/Hengky Pigai sah menjadi ...
KPU Yalimo: DPT Bertambah Menjadi 89.439 Jiwa WAMENA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua KPU Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Yehemia Walianggen menyebut Daf...
Kanal: Papua