Loading...

F-PHS Agendakan Penggalangan Dana Pembuatan Perda Hak Ulayat

TIMIKA, TAJUKTIMUR.COM – Forum Pemilik Hak Sulung (F-PHS) Tsingwarop di Timika, Mimika, Papua mengagendakan penggalangan dana untuk membantu Pemkab Mimika dan DPRD Mimika terkait dengan pembuatan peraturan daerah tentang hak ulayat di wilayah Kabupaten Mimika.

Sekretaris I, F-PHS, Yoan Songgonao di Timika, Jumat mengatakan penggalangan dana tersebut diagendakan digelar di dua tempat yaitu di Sekretariat F-PHS di Timika dan di Distrik Tembagapura pada 15 dan 22 September.

Yoan menjelaskan bahwa penggalangan dana tersebut merupakan inisiatif F-PHS yang menghedaki agar perda terkait hak ulayat dapat ditetapkan oleh DPRD Mimika yang mana kalangan DPRD menilai pembuatan perda sampai pada penetapannya membutuhkan biaya kurang lebih sebesar Rp4 miliar.

“Dalam kesempatan pertemuan dengan sejumlah anggota DPRD beberapa waktu lalu, mereka sampaikan bahwa anggaran untuk paripurna termasuk untuk membuat perda terkait hak ulayat di semua wilayah kabupaten Mimika tidak ada dalam APBD Induk Mimika 2018, dengan alasan itu kami akan galang dana dari kantong masyarakat akar rumput pemilik hak ulayat,” ujarnya.

Yoan juga mengatakan bahwa F-PHS terus mendesak DPRD dan Pemkab Mimika agar segera membuat perda hak ulayat dan penetapan menjadi peraturan daerah mengingat perda tersebut sangat dibutuhkan F-PHS Tsingwarop sebagai pemilik hak ulayat area konsesi PT. Freeport Indonesia di Timika untuk kepentingan membicarakan hak pemilik hak ulayat yaitu warga tiga kampung di distrik Tembagapura sebelum pemerintah Indonesia resmi menguasai saham Freeport sebesar 51 persen.

“Perda ini akan menjadi dasar kami untuk menuntut hak sebagai pemilik hak ulayat yang mana tanah dan gunung kami dikeruk selama lebih dari 50 tahun oleh Freeport tetapi kami tidak memperoleh apa-apa,” tuturnya.

Selain itu, Sekretaris dua F-PHS, Elfinus Jangkup Omaleng juga meminta keseriusan Pemkab Mimika dan DPRD Mimika terkait perda tersebut sebab menurutnya, perda tersebut berkaitan dengan hak masyarakat ada yang telah diatur dalam UU.

Berita Lainnya
KPU: Empat Caleg DPR Papua Tidak Memenuhi Syarat JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menyatakan empat dari total 792 orang bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Raky...
Gempa Bumi 5 SR Guncang Jayawijaya JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Gempa bumi berkekuatan 5,0 SR mengguncang Kabupaten Jayawijaya, Papua. Gempa tidak berpotensi tsunami. Berdasarkan informasi dari BMKG, gemp...
Minyak Kayu Putih Biak Merambah Pasar Manokwari BIAK, TAJUKTIMUR.COM - Minyak kayu putih "Farkin" produksi kelompok petani hutan Kofarwis Rimba Jaya Kabupaten Biak Numfor, Papua, merambah ke pasar kota Manokwari, Ibu K...
KPU Biak Numfor Tambah 128 TPS Baru BIAK, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor, Papua, akan menambah 128 tempat pemungutan suara (TPS) baru untuk Pemilu 2019 sehingga totalnya ...
KPU Yalimo: Tidak ada Caleg eks Koruptor WAMENA, TAJUKTIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua, memastikan tidak ada calon anggota legislatif eks narapidana koruptor dalam daftar calon tet...
Kanal: Papua