Loading...

Gugatan Masyarakat Adat Terhadap Polda Papua Masih Bergulir di Pengadilan

JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM – Gugatan masyarakat adat suku Sibi terhadap Polda Papua terkait lahan seluas 750 meter persegi di Kompleks Bhayangkara I nomor 2, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, masih bergulir di Pengadilan Negeri Jayapura.

Taufik Darus yang didampingi Johan Betaubun, selaku kuasa hukum penggugat yakni Frans Sibi atau masyarakat adat suku Sibi menjelaskan bahwa lahan yang dipolemikan itu merupakan tanah adat yang sudah menjadi milik secara turun temurun oleh kliennya Frans Sibi.

“Itu lahan milik Frans Sibi merupakan pewaris tanah yang diperkarakan, karena itu orang tuanya yang hidup semasa pendudukan Belanda di Holandia (Jayapura, red) sejak 1956,” katanya.

Menurut Taufik, Frans Sibi ajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Negeri Jayapura agar keabsahan atau kepemilikan sah dari tanah yang dimaksud mendapat legitimasti hukum.

“Nantinya pengadilan yang tentukan siapa sebenarnya pemilik tanah yang kita persoalkan ini. Karena menurut klien saya, tanah itu merupakan warisan orang tua yang tempati sejak zaman Belanda,” katanya.

Taufik menyebut Polda Papua mengklaim lahan tersebut milik mereka setelah menerima dari Pemerintah Provinsi Papua setelah Belanda meninggalkan Indonesia. Pada tanggal 28 Juli 1956 Pemerintah Belanda membuat surat Over and Hops yang berisi pihak masyarakat adat menyerahkan sebagian tanah Jayapura kepada Belanda.

Setelah Belanda angkat kaki karena kalah perang, oleh pemerintah dianggap bahwa tanah itu ditinggalkan oleh penjajah sehinggga otomatis jadi milik negara, kemudian oleh negara diserahkan kepada pemerintah setempat selanjut ke Polda Papua.

“Seharusnya lahan itu tidak mutlak milik Polda Papua karena harus kembali ke adat, itu tanah milik masyarakat adat, harapannya Polda Papua harus hormati proses hukum di pengadilan yang masih berjalan,” katanya.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan pihaknya menghormati proses hukum di Pengadilan Negei Jayapura itu.

“Jika ada keberatan terkait kepemilikan lahan yang dimaksud silahkan ditempuh sesuai mekanisme, atau sesuai prosedur hukum,” katanya.

Berita Lainnya
Bawaslu: 32.000 Karyawan Freeport Terancam tidak ikut Pemilu 2019 JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Anggota Bawaslu Papua Ronald Manoach mengatakan sekitar 32 ribu karyawan PT Freeport Indonesia terancam tidak memilih dalam Pemilu 2019 karena ...
Pemkab Biak Numfor Larang Pejabat OPD Keluar Daerah BIAK, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua, melarang pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) keluar daerah selama persiapan sidang...
TNI Gelar Pengobatan Massal di Tingginambut PUNCAK JAYA, TAJUKTIMUR.COM - Tim Pembinaan Masyarakat TNI/Polri bersama dengan Kodim 1714/Puncak Jaya menggelar bakti sosial berupa pengobatan massal dan pembagian paket...
Polda Papua Kirim Tim Kesehatan ke Sulteng JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengirimkan tim kesehatan dan trauma healing atau psikologi untuk membantu warga Palu, Sigi, dan Donggala, di S...
Polres Paniai Siap Amankan PSU di Deiyai JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Polres Paniai siap mengamankan pemungutan suara ulang (PSU) di dua distrik di Kabupaten Deiyai, Papua, yang dijadwalkan pada Selasa (16/10). ...
Kanal: Papua