Loading...

Ini Usulan Langkah Strategis Selesaikan Konflik Separatis di Papua

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Serangan kelompok separatis bersenjata di Papua kembali menelan korban 3 orang prajurit TNI.

Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, Jumat (8/3) melalui telepon seluler menyatakan, Korban akan terus berjatuhan jika persoalan separatis tidak selesai.

Karena itu, menurutnya, pemerintah harus punya langkah yang strategis dan menyeluruh untuk menyelesaikan konflik separatis ini secara tuntas.

Sekretaris Fraksi PKS ini mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya bisa menyelesaikan konflik separatis Gerakan Aceh Merdeka dengan baik. Semestinya pemerintah saat ini juga tertantang untuk bisa menyelesaikan secara tuntas gerakan separatis di Papua. Sayangnya, pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dalam menyelesaikan gerakan separatis OPM di Papua terkesan masih tambal sulam.

Sukamta menegaskan, setidaknya ada lima langkah strategis yang harus diambil pemerintah untuk menyelesaikan gerakan separatis OPM di Papua.”

Pertama, pemerintah perlu segera membenahi pelaksanaan otonomi khusus di Papua, agar secara nyata mampu menyejahterakan rakyat Papua. Pemerintah harus bisa mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan di Papua.

Kedua, pemerintah perlu menguatkan peran intelijen di Papua untuk mengungkap dan memutus mata rantai organisasi separatis serta tentunya mampu menghentikan alur pasokan senjata.

Ketiga, pemerintah melalui TNI perlu melokalisasi untuk menutup dan mempersempit ruang gerakan separatis agar lebih mudah ditangani.

Keempat, agar TNI bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal, Pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai amanat UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur keterlibatan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang (OMSP). Selain dikategorikan gerakan separatis, yang terjadi di Papua ini juga masuk kategori terorisme karena sudah menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, korban massal, dan menimbulkan kerusakan obyek vital.

Kelima, pemerintah harus menempuh jalur diplomasi baik tingkat regional maupun internasional. Langkah diplomasi dilakukan guna menjamin dan memastikan bahwa tuntutan OPM untuk memisahkan diri dari NKRI tidak berdasar dan lemah.

“Semoga keberhasilan resolusi konflik separatis di Aceh dapat terulang dalam kasus separatisme di Papua ini,” harap legislator dari Dapil Daerah Isitmewa Yogyakarta ini.

Berita Lainnya
PMI Percepat Penanggulangan Bencana Banjir di Sentani JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Palang Merah Indonesia (PMI) berupaya mempercepat penanggulangan bencana ...
BSMI: Warga Sentani Masih Perlu Bantuan Hidup Dasar TAJUKTIMUR.COM, Sentani -- Korban banjir besar di Sentani, Papua masih membutuhkan bantuan kehidupa...
KKB Kembali Menyerang, Ini Penjelasan Kapuspen TNI JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi mengatakan pasukan ...
Tiga TNI tewas dalam kontak tembak dengan KKB di Nduga JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Tiga anggota TNI yang tergabung dalam Satgas Nanggala dilaporkan tewas da...
Polda Papua tetapkan Jafar Umar Thalib tersangka perusakan di Koya JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua menetapkan Jafar Umar Th...
Kanal: Papua