Loading...

Kartu Papua Sehat akan Diintegrasikan dengan KIS

JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM — Dinas Kesehatan Provinsi Papua per 1 Januari 2019 akan mengintegrasikan layanan kesehatan Kartu Papua Sehat (KPS) era Gubernur Lukas Enembe dengan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan era Jokowi.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai di Jayapura, Rabu, mengemukakan integrasi ini dilakukan untuk meningkatkan mutu dan effektivitas pelayanan kesehatan bagi pasien sekaligus menghindari tumpang tindihnya sumber anggaran serta pendobelan kepemilikan kartu layanan kesehatan tiap warga negara.

“Ini sudah perintah Undang-Undang dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah ingatkan bahwa per 1 Januari 2019 KPS-JKN KIS harus diintegrasikan,” kata Aloysius.

Mantan Direktur RSUD Abepura itu menyebutkan, pada Rabu (25/4) pekan lalu, pihaknya sudah mengumpulkan stafnya beserta instansi terkait beserta Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) duduk bersama membahas bagaimana caranya agar rakyat Papua tetap menerima layanan kesehatan gratis seperti biasa.

Lanjut dia, sebenarnya sejak 1 Januari 2016 lalu, Dinkes Papua mengintegrasikan KPS dengan JKN-KIS. Pihaknya pun telah melakukan studi banding integrasi antara Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh dengan JKN-KIS di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dari studi banding itu, satu kendala yang dihadapi di Papua adalah masih kurangnya Orang Asli Papua peserta KPS yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“NIK ini jadi data dasar persyaratan keanggotaan JKN-KIS dari BPJS. Kita pernah koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Dinas Sosial Provinsi Papua dan kabupetn namun belum benyak hasil maksimal,” katanya

Berita Lainnya
Kedubes Jepang Bakal Renovasi SD Amparu Biak BIAK, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar (Kedubes) di Jakarta pada tahun anggaran 2018 segera melakukan program renovasi gedung...
Biak Siagakan Empat Kapal Angkutan Lebaran BIAK, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor, Papua memastikan empat kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan dua kapal per...
Kadis LH Mimika: APBD 2018 Tidak Dukung Program Adipura TIMIKA, TAJUKTIMUR.COM -- Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Mimika Limi Mokodompit menilai kebijakan anggaran pada APBD Induk Mimik...
Gempa 5 SR Guncang Biak, Tidak Menimbulkan Tsunami BIAK, TAJUKTIMUR.COM -- Gempa berkekuatan 5 skala richter (SR) mengguncang Kabupaten Biak Numfor, Papua, Rabu (23/5/2018) pukul 19.26 WIT. Gempa terse...
BPK Agendakan Pemeriksaan Dana Kampung Tiga Kabupaten di Papua JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengagendakan pemeriksaan penggunaan dana kampung di Provinsi Papua pada pertengahan 2018. ...
Kanal: Papua