Loading...

Kemenpan RB Siap kawal Kuota Calon PNS Papua

JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) siap mengawal kuota Sumber Daya Manusia (SDM) khusus bidang kesehatan di Provinsi Papua pada formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 yang rencananya pada Juni mendatang

Kepala Bidang Sekretariat Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) Alexander Krisifu ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Jumat, mengatakan tim UP2KP telah bertemu dengan perwakilan Deputi Bidang SDM Aparatur pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta pada Kamis (17/5).

Kemenpan RB menyatakan bahwa siap mengawal kuota SDM bidang kesehatan pada penerimaan CPNS pada Juni nanti.

Alexander menyebutkan di sela-sela pertemuan, Kepala Pengelola Sistem Informasi Manajamen Kepegawaian pada Deputi SD Aparatur Kemenpan RB, Haris Sandi, A.md mengatakan rekrutmen SDM kesehatan dan pendidikan adalah program wajib dari pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemenpan RB di setiap formasi CPNS.

Oleh karena itu, lanjut Haris, sudah wajib hukumnya pada CPNS 2018 ini, Kemenpan RB akan menyediakan kuota itu.

“Kami ini alokasi secara nasional dan kita sebarkan ke-542 kabupaten/kota. Tapi jika ada usul tenaga kesehatan secara spesifik, kami bisa perhatikan hal itu sambil melihat belanja pegawai dan usia pensiun,” katanya.

Haris mengatakan peluangnya ada, sepanjang ada usulan kepada Kemenpan RB secara akurat. Nah kenyataan selama ini tenaga teknis yang banyak. Padahal tenaga kesehatan kan tenaga urgen yang tak bisa diganti.

Menurut Haris, usulan yang disampaikan harus melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat selaku teknis administratifnya. Masing-masing SKPD akan menyampaikan kebutuhan tenaga SDM kepada BKD untuk selanjutnya dievaluasi.

“UP2KP harus mengawal dan menginventaris daerah-daerah mana yang sudah menyampaikan usulannya ke BKD di setiap kabupaten,” katanya.

Jika memang di sana ditemukan kuota untuk SDM Kesehatan sangat kecil, UP2KP mendorong ke BKD setempat agar diprioritaskan atau ditambahkan kuotanya lalu diusulkan kepada Kemenpan RB.

Surat usulan itu harus ditandatangi PPK agar kuat, jangan hanya BKD, Sekda atau Walikota/Bupati juga harus tanda tangan.

Sementara itu menanggapi persoalan mutasi sejumlah SDM Kesehatan, Haris mengatakan kuncinya ada di PPK. Ia menjelaskan dalam surat yang dikeluarkan Kemenpan RB dalam formasi CPNS tahun 2013 ditegaskan bahwa setiap CPNS membuat pernyataan bahwa apabila diterima, seorang pegawai siap ditempatkan dimana saja dan tidak boleh pindah sebelum bertugas 10 tahun. Surat pernyataan itu ditandatangani di atas meterai.

Terkait proses rekrutmen, Haris meminta UP2KP melakukan pelatihan atau simulasi Computer Assisted Test (CAT) atau komputerisasi itu. Sebab menurut Undang-Undang, ASN wajib dirinya jangan CAT atau komputerisasi dalam proses rekrutmen.

“Jadi harus diberikan simulasi. Ini juga yang jadi penyebab CPNS 2014, Papua dan Papua Barat dibekukan karena alasannya tidak siap pakai sistem CAT. Sampai kapan Papua tetap tertinggal sementara di NTT yang di daerah gunung saja bisa. Solusinya ya buatlah simulasi atau pelatihan bagi para calon itu,” ujarnya.

Berita Lainnya
Ketua KPU Asmat Lantik 34 Relawan Demokrasi ASMAT, TAJUKTIMUR.COM - Ketua KPU Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Veronikus Asse melantik 34 relawa...
‘The Power of Emak-Emak’ di Timika deklarasi dukung Prabowo-Sandi TIMIKA, TAJUKTIMUR.COM - "The power of emak-emak" menggelar deklarasi mendukung pasangan calon presi...
Dinkes Papua minta Pemerintah kabupaten/kota Serius Layani Pasien DBD JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Papua meminta kepada pemerintah kabupate...
Sucofindo dorong Peningkatan Ekspor dari Papua JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) berupaya mendorong pe...
Dishub Papua : Lion Air Pertimbangkan Bagasi Berbayar JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Perhubungan (Dishub) se...
Kanal: Papua