Loading...

KPK: Pemkab Biak Numfor Tindaklanjuti Hasil Audit BPK

BIAK, TAJUKTIMUR.COM — Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Marulitua Manurung meminta Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas temuan pengelolaan keuangan daerah tahun 2017.

“Opini Disclaimer untuk audit keuangan Pemkab Biak Numfor tahun anggaran 2017 tentu ada banyak temuan audit BPK, sehingga harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” ujar Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi KPK Marulitua Manurung, di Biak, Senin, terkait hasil audit BPK untuk Pemkab Biak Numfor.

Ia mengakui jika hasil audit BPK terhadap temuan keuangan Pemkab Biak Numfor tidak diproses, maka bisa berdampak negatif bagi laporan keuangan pemkab tahun mendatang.

Marulitua mengatakan dengan adanya hasil disclaimer terhadap audit laporan pengelolaan keuangan Biak Numfor tahun 2017, maka Bupati sebagai kepala daerah perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

“Temuan pengelolaan keuangan daerah bisa saja menjadi kasus hukum jika ditindak, ya hasil audit BPK menjadi bahan khusus Pemkab Biak Numfor untuk melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah,” kata Marulitua.

Beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan, lanjut Marulitua, membenahi sistem penganggaran keuangan daerah bersama DPRD, pembenahan sistem tender proyek secara transparan dan sesuai aturan, serta meningkatkan upaya pegawasan dan pencegahan dini terhadap penggunaan anggaran pemerintah.

Beberapa daerah di Indonesia yang kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, menurut Marulitua, sebagian besar menerima suap, gratifikasi, fee proyek hingga penyalahgunaan kewenangan bupati dengan menjanjikan jabatan pejabat eselon tertentu dengan meminta imbalan.

“Harapan KPK, Pemkab Biak Numfor melalui Plt Bupati Herry Ario Naap sudah memberikan komitmen mendukung pemberantasan korupsi,” katanya pula.

Berdasarkan data hasil audit keuangan Pemkab Biak Numfor tahun anggaran 2017 yang dikeluarkan BPK Perwakilan Papua mendapat disclaimer.

Berita Lainnya
Papua Gunakan Sistem Noken dalam Pemilu 2019 JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Sebanyak 12 kabupaten di Papua, dalam pemilu 17 April mendatang masih men...
PMI Percepat Penanggulangan Bencana Banjir di Sentani JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Palang Merah Indonesia (PMI) berupaya mempercepat penanggulangan bencana ...
BSMI: Warga Sentani Masih Perlu Bantuan Hidup Dasar TAJUKTIMUR.COM, Sentani -- Korban banjir besar di Sentani, Papua masih membutuhkan bantuan kehidupa...
Ini Usulan Langkah Strategis Selesaikan Konflik Separatis di Papua JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Serangan kelompok separatis bersenjata di Papua kembali menelan korban 3 o...
KKB Kembali Menyerang, Ini Penjelasan Kapuspen TNI JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi mengatakan pasukan ...
Kanal: Papua