Loading...

KPPN Timika Minta Pencairan Dana Desa Sebelum Desember

TIMIKA, TAJUKTIMUR.COM – Jajaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) meminta Pemkab Mimika dan Pemkab Puncak, Papua, segera mengajukan pencairan dana desa tahap ketiga 2018 sebelum bulan Desember.

Kepala KPPN Timika, Tukima di Timika, Selasa, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Pemkab Mimika dan Pemkab Puncak agar secepatnya mengajukan permohonan pencairan dana desa tahap ketiga sebesar 40 persen.

“Saya sudah meminta Pemda agar pengajuan pencairan dana desa tidak sampai melewati Desember sebab dana desa tahap tiga langsung disalurkan ke rekening masing-masing desa. Kami selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) penyalur hanya bisa menyalurkan sampai ke rekening kas umum daerah,” ujar Tukima.

Hingga kini, katanya, dana desa Kabupaten Mimika dan Puncak yang telah dicairkan sebesar 64,5 persen.

“Kalau untuk pencairannya sudah sesuai prosedur. Sekarang tersisa 35,5 persen,” jelas Tukima.

Kepala BPMD Mimika Michael Gomar beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa total dana desa yang diterima Kabupaten Mimika tahun 2018 sebesar Rp122 miliar untuk mendukung pembangunan 133 desa (kampung).

Jumlah dana desa yang diterima Pemkab Mimika tahun ini meningkat cukup signifikan dibanding periode 2017 yang hanya mencapai Rp85 miliar.

Adapun alokasi dana desa (ADD) dari Pemkab Mimika jumlahnya masih sama seperti 2017 yaitu sebesar Rp66 miliar.

Gomar meminta pengelolaan keuangan desa baik yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa maupun dana stimulan seperti dana Ombas (Omaleng-Bassang) dari Pemkab Mimika dan dana prospek dari Pemprov Papua harus serius, transparan dan tepat sasaran.

“Dana yang disalurkan, diterima dan dikelola oleh masyarakat di tiap kampung itu merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara baik,” tutur Gomar.

Kendala utama dalam pengelolaan dana desa maupun keuangan desa lainnya di Mimika, katanya, yaitu masalah keterbatasan pemahaman SDM aparat kampung dan badan musyawarah kampung (bamuskam) terutama kepala kampung dan bendaharawan.

Di sisi lain, katanya, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa dana yang dikucurkan tersebut merupakan bantuan cuma-cuma dari pemerintah yang bisa digunakan sesuka hati.

“Pemahaman seperti ini yang berbahaya. Sudah ada instruksi bersama dari Mendagri, Kapolri, Jaksa Agung, BPK dan KPK bahwa harus ada pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dana desa maupun alokasi dana desa sehingga peruntukannya jelas, tepat sasaran, sesuai dengan apa yang telah direncanakan bersama oleh masyarakat di tingkat desa atau kampung,” jelas Gomar.

Berita Lainnya
Papua Gunakan Sistem Noken dalam Pemilu 2019 JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Sebanyak 12 kabupaten di Papua, dalam pemilu 17 April mendatang masih men...
PMI Percepat Penanggulangan Bencana Banjir di Sentani JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Palang Merah Indonesia (PMI) berupaya mempercepat penanggulangan bencana ...
BSMI: Warga Sentani Masih Perlu Bantuan Hidup Dasar TAJUKTIMUR.COM, Sentani -- Korban banjir besar di Sentani, Papua masih membutuhkan bantuan kehidupa...
Ini Usulan Langkah Strategis Selesaikan Konflik Separatis di Papua JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Serangan kelompok separatis bersenjata di Papua kembali menelan korban 3 o...
KKB Kembali Menyerang, Ini Penjelasan Kapuspen TNI JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi mengatakan pasukan ...
Kanal: Papua