Loading...

KPU-Bawaslu Papua gelar rapat khusus terkait Pansus DPRP

JAYAPURA (TAJUKTIMUR.COM) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua segera menggelar rapat khusus dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat guna menyikapi sikap pansus Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang menahan dokumen para bakal pasangan calon gubernur/wakil gubernur.

“Langkahnya kita, pada Senin (29/1) kami akan rapat dengan Bawaslu Papua terkait dokumen paslon yang masih ditahan oleh Pansus DPRP. Kami sudah dapat petunjuk dari KPU RI terkait persoalan tersebut,” kata Ketua KPU Papua, Adam Arisoy.

Dokumen paslon yang dimaksud adalah dokumen yang berisi daftar riwayat hidup dan visi-misi para bakal paslon gubernur/wakil gubernur Papua, Lukas Enembe-Klemen Tinal dan John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae yang seharusnya mendapat verifikasi terkait keabsahan sebagai orang asli Papua oleh Majelis Rakyat Papua (MRP).

Namun, dokumen tersebut yang diserahkan oleh KPU Papua melalui DPRP belum juga sampai di tangan MRP.

DPRP menganggap bahwa dokumen tersebut harus mendapat verifikasi oleh tim Pansus yang sudah dibentuknya sebelum diserahkan ke MRP, sementara tahapan pilkada terus berjalan.

“Inilah mengapa KPU RI mengatakan bahwa KPU Papua harus rapat dengan Bawaslu Papua guna menyikapi persoalan ini. Artinya kalau dokumen paslon ini ditahan disana (Pansus DPRP) kami akan gunakan cara diskresi, dari KPU langsung ke MRP, tidak lagi lewati DPRP karena ini menyangkut tahapan pilkada yang ditahan,” katanya.

Menurut dia, dokumen para bakal paslon tersebut sudah tertahan hingga dua minggu lebih di Pansus DPRP, yang seharusnya hanya melewati saja dan langsung ke MRP.

“Hitung saja, dukomen itu KPU serahkan dari dari tanggal 12 Januari hingga kini belum sampai ke MRP, padahal waktunya hanya tiga hari saja di DPRP. Jadi, kami rapat dengan Bawaslu Papua, minta petunjuk dan bisa diskresi langsung ke MRP, yang penting kami dapat jawaban dari Bawaslu, bahwa dokumen tersebut sengaja ditahan oleh Pansus DPRP,” katanya.

Mengenai hasil pertemuan atau rapat antara KPU Papua, DPRP, MRP dan Bawaslu Papua yang disaksikan oleh Kabidkum Polda Papua bahwa para lembaga yang dimaksud akan bertemu dengan KPU RI, Adam menjawab bahwa pihaknya sudah mendapat jawaban dari KPU RI.

“Kami tidak bisa berangkat, dikarenakan surat dari DPRP itu sudah dijawab oleh KPU RI. KPU RI telah menjawab proses berlangsungnya sengketa kewenangan antarlembaga negara. Sudah jelas suratnya, sehingga kenapa kami tidak ke Jakarta. Putusan dari MK pada empat atau lima tahun lalu sudah jelas, bahwa KPU yang punya kewenangan melaksanakan pemilu,” ujarnya.

(fr)

Berita Lainnya
Pemkab Nduga Bentuk Tim Pencari Korban KKB WAMENA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Bupati Nduga, Provinsi Papua, Wentius Nimiangge mengatakan pemkab sud...
Pemprov Papua Raih Predikat Kepatuhan dari Ombudsman JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meraih penghargaan 2018 dari Ombudsma...
Wakil Gubernur Papua Klaim Kasus Nduga Murni Kriminal JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengklaim insiden pembunuhan di Kabupa...
Ini Respons Polda Papua Soal Beredarnya Isu Warga Sipil Tewas JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Beredar kabar sejumlah warga sipil Papua tewas, akibat kontak tembak anta...
KKSB Giring Opini Memojokan TNI-Polri JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Kapendam XVII Cendrawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi mengimbau kepada selu...
Kanal: Papua Pilkada