Loading...

Masyarakat Adat Papua Belum Rasakan Dampak Perda RTRW

JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM – Aktivis lingkungan di Kota Jayapura menilai masyarakat hukum adat di Provinsi Papua belum merasakan dampak dari implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Direktur Yayasan Intsia, Bastian Wamafma yang didampingi Program Manejernya Joseph Watofa di Kota Jayapura, Senin, mengatakan perda yang terdiri dari 80-an pasal itu belum memberikan keberpihakan dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat secara nyata.

“Berdasarkan hasil diskusi bedah substansi Perda Nomor 23 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Papua yang kami gelar pada Jumat pekan kemarin, didapati sejumlah hal, saran dan masukan bahwa peraturan tersebut masih jauh dari yang diharapkan, sehingga perlu diboboti kembali,” katanya.

Menurut dia, perda tersebut tidak mengatur tentang hak, peran dan kewajiban dari masyarakat hukum adat seperti yang terjadi di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke, dimana ada sejumlah penggunaan lahan atau investasi tetapi tidak memberikan dampak atau manfaat langsung kepada masyarakat.

“Sehingga, dalam diskusi tersebut kami berkesimpulan bahwa perlu dilakukan peninjauan kembali dan revisi terhadap perda yang dimaksud,” kata Bastian.

Sementara Joseph mengatakan implementasi Perda RTRW Provinsi Papua itu berlaku dari 2013 hingga 2033 dan setiap lima tahun sekali bisa dilakukan peninjauan kembali, jika terjadi perubahan diatas 20 persen terhadap kawasan hutan.

“Peninjauan kembali juga diilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan atau dinamika internal provinsi,” katanya.

Dalam kurun waktu 2013 hingga 2018 atau lima tahun ini, kata dia, tentunya perlu dicermati dinamika pembangunan keruangan di Provinsi Papua, yang tidak menutup kemungkinan telah terjadi investasi-investasi pada kawasan hutan dan kawasan non hutan yang berdampak pada perubahan tutupan lahan.

“Perubahan tutupan lahan akibat investasi berimplikasi linier terhadap komitmen Pemerintah Provinsi untuk mempertahankan 60 persen kawasan lindung dan 90 persen kawasan hutan”, katanya.

Dia mengatakan luas hutan di Papua mencapai 28 juta hektar (Ha), dengan luas ijin konsesi perkebunan kelapa sawit dari 2011 hingga 2015 sebesar 2,6 Ha. Luas ijin konsesi hutan tanaman industri 899 ribu Ha dan luas ijin konsesi ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam (IUPHHK-HA) seluas 4,7 juta Ha.

Luas kawasan pertambangan berdasarkan tutupan lahan Provinsi Papua pada 2015 adalah 1,7 juta Ha.

“Nah, jika dikaitkan dengan keberadaan masyarakat hukum adat Papua dalam implementasi RTRW Provinsi Papua hanya dijelaskan secara artikulasi tetapi hak, kewajiban dan peran masyarakat adat belum atau tidak disebutkan secara khusus. Inilah yang kami nilai belum berikan dampak bagi masyarakat hukum adat Papua,” katanya.

Joseph mengatakan Yayasan Intsia bekerja sama dengan Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) Tanah Papua yang merupakan mitra dari The Asia Foundation (TAF) akan terus mendorong dan mengawal agar Perda Nomor 23 tentang RTRW Provinsi Papua memberikan dampak atau keuntungan bagi masyarakat hukum adat di provinsi paling timur Indonesia itu.

Yayasan Intsia merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang berkedudukan di Kota Jayapura dan baru berdiri pada awal tahun ini, yang fokus berkerja untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat adat dengan mengembangkan sejumlah komoditas unggulan seperti kakao dan pinang.

Yayasan ini juga peduli akan konservasi keanekaragaman hayati dan lingkungan, termasuk mengawal kebijakan pemerintah untuk masyarakat hukum adat di Papua.

Berita Lainnya
MK Menolak Gugatan Sengketa Pilkada Paniai Papua JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menyatakan tidak dapat menerima permohonan perkara sengketa hasil Pilkada Kabupa...
Pasangan Omtob Ajak Semua Paslon Lainnya Bangun Mimika TIMIKA, TAJUKTIMUR.COM - Pasangan Bupati-Wakil Bupati Mimika periode 2018-2023 Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (Omtob) mengajak semua pasangan calon y...
Pemkab Mimika Usulkan Kuota Calon ASN sebanyak 1.040 Formasi TIMIKA, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua, mengusulkan kuota calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2018 sebanyak 1.040 formasi. ...
RSUD Merauke Siapkan Loket Khusus Bagi Pasien Warga Asli Papua MERAUKE, TAJUKTIMUR.COM - Penerapan loket khusus bagi pasien masyarakat asli Papua di Rumah Sakit Umum RSUD Merauke telah berjalan sejak tahun 2014 me...
Caleg Perempuan di Merauke Ikuti Sosialisasi Peningkatan Peran Perempuan Dalam Politik MERAUKE, TAJUKTIMUR.COM - Sebanyak 50 orang Caleg Perempuan Kabupaten Merauke utusan dari 16 Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 mengikuti Sosial...
Kanal: Papua