Loading...

MK: Ada Pelanggaran dalam Pilkada di Kabupaten Deiyai

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua.

“Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan cara noken di semua TPS di Distrik Kapiraya dan beberapa TPS di Distrik Tigi Barat yaitu; TPS1, TPS2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK Jakarta, Rabu.

Putusan MK ini kemudian membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, yang berlaku untuk perolehan suara di seluruh TPS yang dinyatakan telah terjadi pelanggaran.

Karena pelanggaran tersebut, MK memerintahkan KPU Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang dinyatakan telah terjadi pelanggaran.

“Dan harus diikuti oleh seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan supervisi KPU Provinsi Papua dan KPU RI, serta dengan pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI,” ujar Anwar.

Pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Deiyai terbukti dalam dokumen dan rekaman yang diajukan oleh pemohon, yaitu pasangan calon nomor urut 4 Inarius Douw – Anakletus Doo.

Dalam dokumen dan rekaman tersebut Mahkamah menemukan inkonsistensi dalam surat kesepakatakan noken mengenai jumlah suara yang akan diberikan kepada masing-masing pasangan calon.

Selain itu keterangan Kepala Desa Diyai I Yeheskiel Kotouki menyatakan kesepakatan tersebut adalah penipuan dan tidak diketahui oleh dirinya. Adapun tanda tangan dalam kesepakatan tersebut atas nama Rufus Ukago yang merupakan Kepala desa lama yang sudah lama meninggal.

“Isi kesepakatan berupa pembagian perolehan suara tersebut adalah hal yang mendasar atau substansial bagi seluruh kesepakatan adat dalam pemungutan suara,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pertimbangan Mahkamah.

Dengan tidak adanya kejelasan angka perolehan suara dalam kesepakatan tersebut kemudian dinilai Mahkamah mengakibatkan tidak adanya landasan keyakinan Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kampung Diyai I merupakan hasil kesepakatan masyarakat atau tidak.

“Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon yang menyatakan memperoleh 2.000 suara di Kampung Diyai I berdasarkan kesepakatan masyarakat tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum,” ujar Palguna.

Berita Lainnya
Papua Gunakan Sistem Noken dalam Pemilu 2019 JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Sebanyak 12 kabupaten di Papua, dalam pemilu 17 April mendatang masih men...
PMI Percepat Penanggulangan Bencana Banjir di Sentani JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Palang Merah Indonesia (PMI) berupaya mempercepat penanggulangan bencana ...
BSMI: Warga Sentani Masih Perlu Bantuan Hidup Dasar TAJUKTIMUR.COM, Sentani -- Korban banjir besar di Sentani, Papua masih membutuhkan bantuan kehidupa...
Ini Usulan Langkah Strategis Selesaikan Konflik Separatis di Papua JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Serangan kelompok separatis bersenjata di Papua kembali menelan korban 3 o...
KKB Kembali Menyerang, Ini Penjelasan Kapuspen TNI JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi mengatakan pasukan ...
Kanal: Papua Pilkada