Loading...

PDIP dan Gerindra dukung KPU Papua tetapkan paslon

JAYAPURA (TAJUKTIMUR.COM) – PDIP dan Partai Gerindra Papua mendukung KPU Papua untuk menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon (paslon) peserta pemilihan gubernur (pilgub) 2018 sesuai jadwal meski ada desakan dari berbagai pihak untuk menundanya.

“Kami memberikan dukungan penuh kepada KPU untuk melakukan penetapan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang berlaku,” ujar Yance Mambrasar Wakil Ketua I DPD Partai Gerindra Papua, di Jayapura, Minggu.

Ia menegaskan Gerindra dan PDIP yang dalam Pilkada Gubernur Papua 2018 berkoalisasi mendukung pasangan Jhon Wempi Wetipo dan Habel Melkias Suwae, telah bersepakat untuk menarik anggotanya dari Pansus Pilgub Papua di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

“Kami sudah layangkan surat ke fraksi Gerindra di DPRP untuk ditindaklanjuti. Memang kedua anggota kami (Elvis Tabuni dan Radius Simbolon) sudah siap untuk mundur dari Pansus. Kita mengingatkan ini menjadi sikap konsistensi partai terhadap kader-kadernya di DPRP,” kata dia.

Menurut dia, Pansus DPRP yang meminta proses penetapan paslon ditunda sudah tidak bekerja sesuai kewenangannya dan akan membuat agenda nasional pelaksanaan pilkada di Papua mundur.

“Kalau KPU tidak menjalankan tahapan pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku, menurut saya KPU sudah melanggar aturan PKPU. Sebenarnya kita juga mempertanyakan kewenangan DPR dan MRP yang akan menggugat KPU bila KPU menjalankan tahapan Pilkada sesuai dengan ketentuan,” ujarnya lagi.

Hal senada diutarakan Ketua PDIP Papua Eduardus Kaize yang menegaskan partainya sudah menarik anggotanya dalam pansus tersebut.

“PDIP sudah menarik anggota dari keanggotaan Pansus karena kami menganggap kinerja Pansus gagal. Maksud pembentukan Pansus sebenarnya baik untuk mengawal proses Pilkada, tetapi Pansus tidak melaksanakan tugas seperti semestinya,” katanya.

Ia memandang Pansus ingin melakukan verifikasi di luar kewenangannya, dan Fraksi PDIP melihat ini adalah kinerja yang sudah tidak sejalan dengan amanat yang diberikan.

“Kepada KPU kami memberi dukungan untuk melakukan penetapan karena ini agenda nasional. Ferivikasi itu sebenarnya tugas KPU sebagai penyelenggara Pilkada. DPRP, dalam hal ini pansus dibentuk jika diperlukan, dan tugasnya menerima dan menugaskan tim untuk memastikan berkas lengkap tidak,” ujar Eduardus.

Menurut dia, rentang waktu proses verifikasi berkas sesuai aturan KPU dan UU Otsus sudah jelas, namun Pansus DPRP ingin memperpanjangnya dengan alasan yang tidak jelas.

“Ini sudah 28 hari, kalau hitungan waktu seharusnya berkas sudah ada di MRP dan kembali ke DPRP dan diteruskan kembali ke KPU. Tapi proses ini tidak terjadi dan berkas tertahan di Pansus DPRP,” kata Eduardus.

(fr)

Berita Lainnya
Papua Gunakan Sistem Noken dalam Pemilu 2019 JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Sebanyak 12 kabupaten di Papua, dalam pemilu 17 April mendatang masih men...
PMI Percepat Penanggulangan Bencana Banjir di Sentani JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Palang Merah Indonesia (PMI) berupaya mempercepat penanggulangan bencana ...
BSMI: Warga Sentani Masih Perlu Bantuan Hidup Dasar TAJUKTIMUR.COM, Sentani -- Korban banjir besar di Sentani, Papua masih membutuhkan bantuan kehidupa...
Ini Usulan Langkah Strategis Selesaikan Konflik Separatis di Papua JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Serangan kelompok separatis bersenjata di Papua kembali menelan korban 3 o...
KKB Kembali Menyerang, Ini Penjelasan Kapuspen TNI JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi mengatakan pasukan ...
Kanal: Papua Pilkada