Loading...

Plt Gubernur Papua minta KPU Maksimalkan Anggaran Pilkada

JAYAPURA (TAJUKTIMUR.COM) – Penjabat Sementara Gubernur Papua Soedarmo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat memaksimalkan anggaran pemilihan kepala daerah 2018, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Permintaan tersebut diungkapkan Soedarmo, di Jayapura, Jumat, ketika menanggapi anggapan sejumlah kalangan bahwa pilkada di Papua rentan masalah, termasuk masalah keuangan.

Anggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2018-2023 untuk KPU Papua yang bersumber dari Pemprov Papua sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani kedua belah mencapai Rp850 miliar dari Rp1,031 triliun yang diusulkan KPU.

Sedangkan anggaran untuk Bawaslu Papua sebesar Rp250 miliar dan pihak keamanan sebesar Rp230 miliar.

Soedarmo menghendaki pemanfaatan anggaran pilkada itu sesuai ketentuan yang berlaku dan dipertanggungjawababkan secara transparan dan akuntabel.

Hingga kini ketersediaan anggaran masih sangat cukup untuk menyelenggarakan sejumlah tahapan pilkada ke depan.

“Meskipun demikian, pemerintah provinsi mendukung untuk KPU terus melangkah melaksanakan tahapan pilgub yang aman, lancar dan damai,” katanya.

Sementara itu, terkait persoalan keamanan, ia juga berharap para penyelenggara mengutamakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk komponen masyarakat.

“Hal ini terutama untuk kepentingan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di daerah rawan konflik pilkada,” ujarnya.

Senada dengan Soedarmo, Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoy mengatakan sejumlah kabupaten di Bumi Cenderawasih masih menggunakan sistem noken dalam pemilihan kepala daerah, sehingga terdapat kelompok-kelompok pemilih yang sangat rentan dipengaruhi, dihasut dan diboncengi.

“Sehingga mungkin harus lebih fokus sosialisasi kepada masyarakat di wilayah seperti ini, termasuk memberitahukan soal bagaimana status kemenangan untuk pasangan calon,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Papua menyatakan ada empat kabupaten yang dianggap rawan konflik dalam pilkada serentak 2018 antara lain Kabupaten Jayawijaya, Paniai, Puncak, dan Mimika.

Empat kabupaten ini akan menggelar pemilu selain pilkada gubernur, sementara tiga kabupaten lainnya yang juga akan menggelar pilkada yaitu Kabupaten Mamberamo Tengah, Deiyai dan Biak Numfor.

(as)

Berita Lainnya
PJN Belum Proteksi Kawasan Longsor di Jalan TransPapua WAMENA, TAJUKTIMUR.COM - Pelaksana Jalan Nasional (PJN) I Jayapura, Provinsi Papua, belum memproteks...
1300 Personil Gabungan Siap Amankan Kunjungan Presiden di Merauke MERAUKE, TAJUKTIMUR.COM - Sebanyak 1.300 Personil gabungan dipersiapkan untuk pengamanan V-V-I-P kun...
Kemendikbud Dorong Pemberantasan Buta Aksara di Papua ASMAT, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong partisipasi pe...
Kapolda Papua Berikan Penghargaan kepada 20 Personel Brimob JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin memberikan penghargaan kepada 20 ...
Pemkab Mimika akan Bayar Utang kepada Kontraktor TIMIKA, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, akan membayar utang kepada PT ...
Kanal: Papua Pilkada