Loading...

Polda Papua Kirim Timsus Hadapi Gugatan KNPB

TIMIKA, TAJUKTIMUR.COM – Kepolisian Daerah Papua mengirimkan tim khusus untuk membantu Polres Mimika dalam menghadapi gugatan praperadilan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Timika, beberapa hari lalu.

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto di Timika, Minggu, mengatakan Kapolda Papua Irjen Polisi Martuani Sormin telah menunjuk Kabid Hukum serta Wakil Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua untuk menghadapi gugatan KNPB tersebut.

“Terima kasih kepada Bapak Kapolda Papua atas dukungannya dengan telah mengutus Kabidhum dan Wadirkrimum dalam membantu kami menghadapi gugatan praperadilan ini,” tutur AKBP Agung.

Untuk diketahui, KNPB Wilayah Timika tidak sendirian dalam menggugat praperadilan Kapolres Mimika, namun juga melibatkan organisasi PAHAM Papua, LBH Papua, dan KPKC Sinode GKI yang tergabung dalam Koalisi Penegakan Hukum dan HAM untuk Papua.

Gugatan praperadilan terhadap Kapolres Mimika telah didaftarkan di PN Kota Timika pada Jumat (18/1).

Gugatan tersebut dipicu tindakan jajaran Polres Mimika menangkap, menetapkan tersangka dan menahan tiga aktivis KNPB Wilayah Timika pada 31 Desember 2018. Saat itu, aparat juga menggeledah dan menyita Kantor Sekretariat KBPB Wilayah Timika yang beralamat di Jalan Sosial Kelurahan Kebon Sirih Timika.

Tindakan jajaran Polres Mimika tersebut KNPB dianggap tidak sah sehingga menuntut segera melepaskan ketiga aktivis KNPB yang dijadikan tersangka kasus makar.

Tidak itu saja, pihak KNPB menuntut pembayaran ganti rugi materil sebesar Rp126.538.000 dan segera mengosongkan Kantor Sekretariat KNPB Timika yang telah disita aparat.

Kapolres Mimika mengaku pihaknya belum menerima surat kuasa dari KNPB soal penunjukan kuasa hukum dalam perkara tersebut.

“Kami belum tahu karena kami belum diberikan tembusan dari surat gugatan praperadilan tersebut maupun surat kuasa untuk penasihat hukum,” ujar AKBP Agung.

Menurutnya, upaya apapun yang dilakukan KNPB sesuai prosedur hukum adalah sah-sah saja, demi keadilan hukum untuk melindungi hak-hak seluruh warga negara.

Kapolres menegaskan jajarannya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan KNPB, organisasi politik rakyat Papua yang berkampanye untuk referendum dan memisahkan Papua dari NKRI.

“Kami meyakini tindakan yang dilakukan Polres Mimika dalam menangani kasus ini sudah sesuai dengan prosedur hukum. Intinya kami tidak pernah gentar, kami tetap maju terus, apapun yang digugat tersebut bisa kami patahkan argumentasinya sebab semua aturan normatif sudah kita penuhi, termasuk izin penyitaan sudah kita penuhi,” kata AKBP Agung.

Berita Lainnya
Papua Gunakan Sistem Noken dalam Pemilu 2019 JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Sebanyak 12 kabupaten di Papua, dalam pemilu 17 April mendatang masih men...
PMI Percepat Penanggulangan Bencana Banjir di Sentani JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Palang Merah Indonesia (PMI) berupaya mempercepat penanggulangan bencana ...
BSMI: Warga Sentani Masih Perlu Bantuan Hidup Dasar TAJUKTIMUR.COM, Sentani -- Korban banjir besar di Sentani, Papua masih membutuhkan bantuan kehidupa...
Ini Usulan Langkah Strategis Selesaikan Konflik Separatis di Papua JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Serangan kelompok separatis bersenjata di Papua kembali menelan korban 3 o...
KKB Kembali Menyerang, Ini Penjelasan Kapuspen TNI JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi mengatakan pasukan ...
Kanal: Papua