Loading...

Ribuan Nelayan di Nabire Belum Memiliki Kartu Nelayan

NABIRE, TAJUKTIMUR.COM – Ribuan nelayan di Kabupaten Nabire hingga saat ini belum memiliki kartu nelayan, kendati Dinas Kelautan dan Perikanan setempat telah membagikannya sejak tahun 2017 lalu.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nabire, Imelda Sambikakki, S.Pi mengatakan berdasarkan data yang ada, jumlah nelayan di Kabupaten Nabire saat ini mencapai 3.522 orang, terdiri dari nelayan pesisir dan yang berada di Kota Nabire. Lebih khusus di Distrik Nabire yang memiliki nelayan terbanyak yaitu 2.406 orang.

“Dari jumlah 3.522 orang nelayan Kabupaten Nabire tersebut, hanya 1.209 orang yang telah memiliki kartu nelayan. Dan dari 1.209 orang nelayan itu, 678 merupakan nelayan asli papua dan non papu 351 orang,” ungkap Imelda Sambikakki.

Ia menjelaskan banyak nelayan di Nabire yang belum memiliki kartu nelayan dikarenakan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan umumnya mereka ini merupakan nelayan yang berada di Wilayah Pesisir Kabupaten Nabire.

“Penerbitan kartu nelayan merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui kementerian kelautan dan perikanan terhadap profesi nelayan. Kepemilikan kartu nalayan, diharapkan menjadi materi kongkret proses pemberdayaan nelayan sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan upaya juga peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, efektif dan tepat sasaran. Hal ini sebagai upaya juga untuk melindungi nelayan dari intervensi adanya migrasi dari profesi lainnya yang ikut menangkap ikan tanpa izin, sehingga dikemudian hari, hanya pemegang kartu yang boleh melakukan penangkapan ikan di laut secara sah,” katanya.

Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nabire, Imelda Sambikakki minta kepada nelayan di daerah ini yang belum memiliki kartu nelayan segera membuat kartu nelayan, mengingat banyak manfaat diterima nelayan dari kartu ini, di antaranya untuk mendapatkan asuransi nelayan, bbm bersubsidi, bantuan sarana dan prasarana tangkap ikan, asuransi kesehatan nelayan, dan sertifikasi hak atas tanah nelayan.

Berita Lainnya
Pemkab Biak Numfor Larang Pejabat OPD Keluar Daerah BIAK, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua, melarang pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) keluar daerah selama persiapan sidang...
TNI Gelar Pengobatan Massal di Tingginambut PUNCAK JAYA, TAJUKTIMUR.COM - Tim Pembinaan Masyarakat TNI/Polri bersama dengan Kodim 1714/Puncak Jaya menggelar bakti sosial berupa pengobatan massal dan pembagian paket...
Polda Papua Kirim Tim Kesehatan ke Sulteng JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengirimkan tim kesehatan dan trauma healing atau psikologi untuk membantu warga Palu, Sigi, dan Donggala, di S...
Polres Paniai Siap Amankan PSU di Deiyai JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Polres Paniai siap mengamankan pemungutan suara ulang (PSU) di dua distrik di Kabupaten Deiyai, Papua, yang dijadwalkan pada Selasa (16/10). ...
DPRD Biak Numfor Diminta Sahkan Raperda Pengelolaan Sampah BIAK, TAJUKTIMUR.COM - Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Biak Numfor, Papua didesak untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang ...
Kanal: Papua