Loading...

Sengketa Pilkada Papua Mulai Tahap Persidangan

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Proses sengketa Pilkada Gubernur Propinsi Papua mulai tahap persidangan. Bertempat di Ruang Sidang Gedung Makamah Konstitusi Perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua degan pemohon Wempi Wetipo (Cagub) dan Habel Melkias Suwae mulai digelar.

Pengacara Pemohon, Saleh dalam siaran persnya menjelaskan, menjelaskan inti gugatannya adalah terdapatnya pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Terlebih dalam perkara ini, lanjutnya, di Provinsi Papua dimana sistem pemilihan masih menggunakan sistem noken. Menurutnya sistem noken bertentangan dengan asas langsung umum bebas rahasia (Luber) Jujur dan Adil (Jurdil).

Saleh menyebut proses pencoblosan di propinsi Papua pada tanggal 27 Juni 2018 lalu, banyak ditemukan pelanggaran. Terutama di daerah-daerah distrik Papua, yang tidak melaksanakan pencoblosan di TPS dan tidak adanya rekapitulasi ditingkatan Distrik.

Kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif, menurutnya terjadi di 13 Kabupaten di Propinsi Papua. Antara lain Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Tolikara.

Kecurangan tersebut, menurutnya, hampir merata disetiap distrik. Bahkan ada kabupaten yang menggunakan sistem noken tidak melaksanakan pemilihannya berdasarkan surat keputusan KPU mengenai petunjuk teknis noken. Tetapi menjalankan sistem noken dengan cara yang tidak dibenarkan.

“Dan ada kepala kampung dan atau kepala adat yang melakukan pencoblosan pada surat suara tanpa ditanyakan terlebih dahulu kepada masyarakat yang masuk dalam DPT,” katanya.

Selain itu, lanjut Saleh, terhadap pelanggaran ataupun kecurangan yang begitu sistematis terjadi di Papua dengan tidak dilaksanakannya pemilihan. Terdapat pula kecurangan lainnya yang begitu sangat luar biasa di antaranya adanya intervensi dari Bupati dan keterlibatan ASN, dengan memberikan informasi akan bisa memberikan Papua kemerdekaan.

“Tentu masih banyak lagi kecurangan yang dilakukan. Untuk itu kami meminta atas nama Pemohon untuk dilakukan diskualifikasi, terkhusus karena kecurangan ini terjadi di Provinsi Papua yang sangat bersifat khusus,” kata Saleh.

Berita Lainnya
Diskop UKM Biak Numfor Dorong Peningkatan Produk Abon Ikan Asky BIAK, TAJUKTIMUR.COM - Dinas Koperasi (Diskop) Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Biak Numfor, Papua, mendorong peningkatan produksi kemasan abon ik...
Dua Anggota TNI Tewas Ditembak KKSB di Tingginambut JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Dua orang anggota TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) tewas ditembak Kelompok Krimina...
Indeks Demokrasi Papua naik 0,32 Poin Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengungkapkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua 2017 sebesar 61,34 poin dari skala 0 sampai 1...
AJI Jayapura Sosialisasikan Bahaya Berita Hoax JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura akan menyasar anak mudah, terutama siswa di sekolah dan mahasiswa untuk men...
Pemprov Papua Sumbang 20 Ekor Sapi Kurban BIAK, TAJUKTIMUR.COM - Pemerintah Provinsi Papua menyumbang sebanyak 20 ekor sapi sebagai hewan kurban untuk perayaan hari raya Idul Adha 10 Dzulhijja...
Kanal: Papua Pilkada