Loading...

Vanuatu Dukung KTT Separatis Papua, RI Didesak Putuskan Hubungan

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) — Pengamat Politik Internasional, Arya Sandhiyudha mendesak pemerintah Indonesia mempertimbangkan opsi pemutusan hubungan diplomatik dengan Vanuatu. Pasalnya Pemerintah Vantuau memfasilitasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai sayap lobi internasional Kelompok Separatis Papua (KSP).

Arya menyebut KTT ULMWP digelar pada akhir November 2017 kemarin di Port Villa, ibukota negara Vanuatu. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ini diadakan sekaligus mengevaluasi tiga tahun terbentuknya ULMWP.

Bahkan di KTT itu, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai yang membuka secara resmi KTT dengan menyatakan klaim peningkatan dukungan pada ULMWP menjadi tujuh anggota Koalisi Kepulauan Pasifik untuk Papua Barat (Pacific Island Coalition for West Papua/PICWP).

Arya Sandhiyudha berpendapat bahwa pelaksanaan KTT ULMWP di Vanuatu tidak boleh diabaikan dalam politik luar negeri Republik Indonesia, “Ini bukan pertama atau kedua bagi Vanuatu. Negara ini berkali-kali melecehkan sikap kita terhadap isu Papua dan keutuhan NKRI. Indonesia musti bersikap sangat tegas, bahkan apabila pemutusan diplomatik menjadi pilihan Presiden RI itu hal yang sangat wajar.” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tajuktimur, Minggu (3/12).

Pria yang juga merupakan WNI pertama peraih Doktor Bidang Hubungan Internasional dari kampus Turki itu mengatakan ada tiga kesalahan fatal yang dilakukan Vanuatu. “Vanuatu setidaknya telah menambah tabungan ketidaksopanan. Pertama, ini mereka ambil momen tiga tahun jelang 7 Desember 2014 ketika ULMWP membuka kantor ULMWP di sana (Vanuatu). Kedua, kini mereka diizinkan melaksanakan KTT di sana. Ketiga, acara tersebut dibuka oleh Perdana Menteri Charlot Salwai. Tiga hal yang menunjukkan mereka tidak punya keinginan menjadi negara sahabat,” terangnya.

Arya mengatakan, Vanuatu jangan membayangkan Papua itu bernasib seperti mereka, “Kalau mereka Vanuatu ya memang mengalami Penjajahan secara de facto, mereka hanya merasa merdeka dalam negara homogen Melanesia, namun sejatinya sumber daya alam mereka tidak ada yang dapat dinikmati oleh pemilik tanah adat dan warga aseli. Itu sangat berbeda dan tidak terjadi sama sekali di Papua apalagi setelah reformasi hingga kini sudah banyak hal progresif di tanah Papua. Jangan dia yang bercermin lalu membayangkan orang lain berwajah sama,” akunya.

Selebihnya, menurut Arya soal argumentasi semua hal yang dijadikan dasar propaganda sangat lemah. “Bicara Melanesia, Indonesia justru rumah Melanesia terbesar. Isu HAM, sesekali perlu sebagian warga negara kepulauan Pasifik yang kerap iseng dengan isu ini harus diundang kunjung ke Papua (kita), biar mereka iri sendiri karena kerawanan keamanan justru lebih parah di negara mereka. Isu politik dan ekonomi, apalagi. Pasca reformasi, kebijakan politik-ekonomi untuk mengususkan Papua sangat progresif,” ulasnya.

Maka dari itu menurutnya, kunci yang dibutuhkan menghadapi ancaman ini adalah komunikasi internasional yang baik. “Kita butuh Australia sebagai sahabat kita sekaligus mitra dagang utama Vanuatu untuk menekan Vanuatu agar lebih tahu diri,” jelasnya.

Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya menyatakan tidak ada tempat bagi ULMWP di kelompok Melanesian Spearhead Group (MSG). Dalam beberapa kesempatan, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu RI, Duta Besar Desra Percaya mengatakan jika Indonesia mendorong negara-negara MSG untuk menyusun norm-setting dan guidelines yang jelas bagi aplikasi keanggotaan baru yang menghormati prinsip kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan berdasarkan hukum internasional.

“Dengan demikian maka upaya united liberation movement for west papua (ulmwp) untuk menjadi anggota penuh MSG akan tertutup selamanya,” ujar dia.

(hfd/ttcom)

Berita Lainnya
Kementerian Pariwisata Gelar Crossborder Festival di Keerom KEEROM, TAJUKTIMUR.COM - Kementerian Pariwisata menggelar Festival Crossborder di Kabupaten Keerom,...
Presiden Resmikan Monumen Kapsul Waktu di Merauke JAYAPURA, TAJUKTIMUR.COM - Presiden Joko Widodo mengawali kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Papua...
29 Kampung di Teluk Wondama Segera Nikmati Penerangan WASIOR, TAJUKTIMUR.COM - Sebanyak 29 Kampung di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, segera menikma...
PJN Belum Proteksi Kawasan Longsor di Jalan TransPapua WAMENA, TAJUKTIMUR.COM - Pelaksana Jalan Nasional (PJN) I Jayapura, Provinsi Papua, belum memproteks...
Titik BBM Satu Harga Misool Resmi Beroperasi di Raja Ampat RAJA AMPAT, TAJUKTIMUR.COM - Pertamina bersama dengan Dewan Energi Nasional (DEN) dan Ditjen Migas ...
Kanal: Papua Papua Barat