Loading...

Isu SARA Masih Mendominasi Kampanye Politik  Pilpres 2019

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM, Isu mengenai suku, agama, dan ras (sara) diperkirakan masih akan mewarnai bahkan mendominasi kampanye Pilpres 2019. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) sekaligus peneliti dari Indo Survey Strategy (ISS), Karyono Wibowo saat menanggapi perkembangan peta politik Pilpres 2019.

Menurut Karyono penggunaan isu sara, terutama agama merupakan strategi politik identitas yang juga pernah dilakukan diera presiden Soekarno saat melawan kolonialisme dan Soeharto dalam menjaga stabilitas nasional. Hanya saja konteksnya berbeda, saat itu bukan atas nama agama tertentu (Islam) tapi rakyat Indonesia. Indikator yang paling jelas pada penggunaan politik identitas Islam dalam pilpres kali ini menurut Karyono adalah dengan keluarnya intruksi yang disampaikan oleh Habib Rizik Sihab secara jelas dan langkah itu memang dianggap sah.

Tentunya para paslon akan melakukan penggabungan strategi, dan rakyat juga pasti makin cerdas dalam menyikapi kondisi yang ada. Potensi buruk yang terjadi akan timbul degredasi sosial berupa konflik horizontal dimasyarakat dan berpotensi memecah belah masyarakat. Strategi itu justru dinilai kontra produktif jika kubu Prabowo-Sandi masih menggunakan isu politik identitas. Sebab pilpres 2019 berbeda dengan pilgub Jakarta kemarin, dimana Basuki Cahaya Purnama  (Ahok) memang berbeda secara identitas. Ahok mengalami triple minority, dia bukan Islam, dia bukan pribumi, dan pendatang. Maka pada saat politik identitas dengan menggunakan ghiroh agama dijadikan sebagai propaganda, itu masih akan berpengaruh. Tapi untuk pilpres hal itu akan kontra produktif.

Fatwa MUI tahun 2009 mengenai tatacara memilih pemimpin dalam Islam apabila digunakan dalam kampanye nanti, menurut Karyono jelas bisa memenangkan kedua paslon, sebab kedua-duanya merupakan orang Islam. Dan itu sebenarnya kontraproduktif apabila digunakan dalam kampanye.

Jika isu sara dan agama dengan menggunakan fatwa MUI tahun 2009, memang sudah diatur dalam UU No.7/2017 tentang pemilu jelas melarang adanya penggunaan isu sara untuk menyerang kandidat orang yang melakukan akan dikenakan sanksi.

Sementara terkait kampanye, Karyono menilai pihak penantang Jokowi sebenarnya sudah melakukan kampanye melalui aksi #2019GantiPresiden. Hal itu sudah mengadung unsur kampanye karena naradiksinya sudah jelas, yakni 2019 Ganti Presiden sama dengan Ganti Jokowi. Rakyat sudah tahu bahwa Jokowi merupakan petahana dan akan kembali untuk periode kedua. Karenanya #2019GantiPresiden jelas mengandung unsur/pesan kampanye. Kalaupun tidak bisa disebut mengandung unsur kampanye tapi setidaknya pesan kampanyenya ada.
Sayangnya Bawaslu dan KPU hanya menanggapinya secara normatif, mereka menggunakan definisi kampanye, tanpa masuk kedalam subtansi apalagi investigasi. Menurut Karyono seharusnya Bawaslu melakukan investigasi untuk menemukan ada tidaknya unsur-unsur pelanggaran Pemilu. Karena #2019GantiPresiden ini tidak jelas, terutama sejak ditetapkannya partai-partai politik peserta pemilu pada bulan Februari 2018, ada rentang waktu tujuh bulan hingga sekarang ini. Dan peserta pemilu tidak diperbolehkan melakukan kampanye. Peserta pemilu yang dimaksud disini adalah parpol, caleg DPRD dan DPR RI, DPD, dan pasangan capres/cawapres. KPU dan Bawaslu hanya bermain pada wilayah definisi yang sangat normatif tanpa melihat ayat-ayat/ketentuan lainnya tentang kampanye di UU Pemilu. Ini bagian dari propaganda dengan sengaja mensiasati/mencari celah dalam aturan. Jadi sebenarnya ini bisa dianggap sudah curi start.

Jikapun kemudian muncul aksi tandingan tagar, misalnya #DuaPeriodeTetapJokowi atau #2019TetapJokowi, misalnya juga harus ditindak karena itu berarti ada peserta pemilu yang memang diatur dalam pasal curi start kampanye juga tetap harus ditindak oleh Bawaslu dan KPU.
persoalan itu memang sudah terungkap di media bahwa ada massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang memang saat diperadilan sudah viral dimedsos. “Mardani Ali Sera dan Ismail Yusanto sudah mengatakan “Ganti Presiden Ganti Sistem”, itu maksudnya mereka ternyata memang mendompleng. Jadi bahaya laten HTI itu sudah berada disana, itu sudah jelas terbuka”, ujar Karyono.

Menyikapi hal itu menurutnya Pemerintah sebenarnya bisa menggunakan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang. Meski memang debatable, dalam masalah ini ada yang menyebutnya makar, tapi mereka (HTI) tidak terima dengan mengeluarkan bantahan tidak ada unsur makar didalam pembelaannya. Dan masalah ini juga menjadi polemik dikalangan hukum. Tetapi sebenarnya perdebatan ini lebih kearah politis. Jika ditarik ke masalah hukum, sebenarnya ada dasarnya yaitu UUD 1945. Mereka berdalih ini adalah bagian dari demokrasi dan dijamin oleh konstitusi.
Memang UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, tetapi dalam pasal 28 e ayat (3) dan ingat UUD 1945 juga membatasi kebebasan itu yang diatur dalam pasal 28 j ayat (2), dimana setiap warga negara dalam melaksanakan kebebasan berpendapat wajib tunduk pada UUD 1945 yang turunannya berada dalam UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan berpendapat dimuka umum. Disana jelas diatur kebebasan mengeluarkan pendapat yang tujuannya jelas untuk menjamin terkaksananya demokrasi (kebebasan berpendapat). Dalam pasal 6 UU Kebebasan berpendapat itu diatur syarat-syarat/cara-cara menyampaikan pendapat dimuka umum, yaitu :  1. Tidak boleh mengganggu ketertiban umum, 2. Tidak boleh merendahkan martabat orang lain, 3. Tidak boleh menyinggung sara, 4. Harus memberitahukan kepada pihak kepolisian apabila mengadakan kegiatan. Serta tidak boleh mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak boleh mengganggu hak orang lain.
Pada pasal 9 memberikan kewenangan pada Kepolisian untuk membubarkan jika kegiatan unjukrasa/menyampaikan pendapat dimuka umum, melanggar pasal 6. Aturan ni berlaku juga bagi kelompok yang berbeda, misalnya dari Gerakan 2019 Tetap Jokowi. Itu juga berbahaya.

Kalkulasi dan efek terburuk jika terjadi pembiaran terhadap menyebarnya HTI sebaiknya jangab pernah berfikir secara elektoral sebab jika sudah terjadi 3 pelanggaran hukum maka harus ditindak. Sebab Pemerintah akan menilai tumbuhnya gerakan itu. “Dalam perhitungan saya, kekuatan mereka (HTI) masih lebih kecil daripada kelompok yang siap berjuang secara politik”, ungkap Karyono di Jakarta baru-baru ini.

Melakukan kompromi dengan kelompok tersebut akan menimbulkan persoalan, satu akan berhadapan dengan organisasi/kelompok yang jelas-jelas bertentangan dengan ideologi negara dan UUD 1945, kedua jika melakukan kompromi dengan kelompok tersebut bukanlah suatu hal yang gratis sebab akan ada beberapa point untuk dijadikan komitmen terutama menyangkut posisi, ruang, dan uang. Posisi dalam arti, ketika mereka menang untuk kandidat yang didukung pasti ada deal-deal yang disepakati. Belum lagi harus memikirkan uang untuk operasional, seperti penggalangan massa atau membuat kegiatan. Intinya hukum harus ditegakkan.

Meski demikian Karyono masih memiliki sejumlah harapan terhadap pelaksanaan Pilpres 2019, diantaranya para penyelenggara pemilu harus netral, tidak boleh berpihak pada salahsatu paslon. Persoalan sara harus menjadi perhatian serius karena berdampak besar menimbulkan terjadinya degredasi/konflim sosial akibat isu sara yang terbangun dalam medsos.  “Selama Pemerintah/aparat tidak menegakkan aturan, maka isu sara akan menjadi titik kehancuran bangsa”, tutup Karyono.

Berita Lainnya
Mendagri Optimis Pemilu 2019 Berlangsung Luber dan Jurdil JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yakin bahwa Pemilu 2019 akan...
KPU Yalimo: DPT Bertambah Menjadi 89.439 Jiwa WAMENA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua KPU Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Yehemia Walianggen menyebut Daf...
Tercecernya KTP Elektronik Timbulkan Kecurigaan Publik JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, Muhammad Taufik, men...
Peneliti LIPI Usulkan Pemilu di Papua Ditunda JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Hermaw...
Sandiaga Uno: Kualitas Produk Indonesia Sangat Bersaing SUKABUMI, TAJUKTIMUR.COM - Calon Wakil Presiden RI Sandiaga Salahudin Uno (SSU) mengatakan produk-pr...
Kanal: Pemilu