Loading...

Bawaslu Sebut Sudrajat-Syaikhu Hanya Langgar Tata Tertib Debat

BANDUNG, TAJUKTIMUR.COM – Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut tiga, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, terancam menerima sanksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat pernyataan yang menyinggung pergantian presiden dalam acara debat publik.

Kesimpulan adanya unsur pelanggaran tersebut diketahui setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama KPU menggelar pertemuan di Kantor Bawaslu Jabar, pada Rabu.

“Melanggar tentang debat kampanye putaran ke dua, melanggar tata tertib,” ujar Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto.

Harminus mengatakan, setelah melakukan pertemuan dengan KPU dan meminta penjelasan secara rinci, Bawaslu menemukan adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pasangan nomor urut tiga tersebut.

Menurutnya, Sudrajat-Syaikhu tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan KPU mengenai tata tertib pelaksanaan debat publik. Keduanya dinyatakan telah melanggar aturan karena membawa atribut di luar yang ditetapkan KPU.

“Itu bahwa di dalam forum tersebut tidak boleh membawa atribut di luar atribut yang telah disepakati. Seharusnya dalam debat disampaikan penyampaian visi, misi, dan program yang diusung pasangan tersebut, dan tidak menyangkut hal lain,” kata dia.

Bawaslu pun memberikan surat rekomendasi kepada KPU yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan penetapan sanksi bagi pasangan Sudrajat-Syaikhu.

“Kami langsung serahkan surat rekomendasi ini. Karena KPU yang punya kewenangan untuk memberikan sanksi kepada paslon di Pilgub Jabar ini. Kami harap satu atau dua hari ini sudah ada sanksinya,” kata dia.

Berita Lainnya
KPU Biak Numfor Tetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih BIAK, TAJUKTIMUR COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Biak Numfor menetapkan Herry Ario Naap-Nehemia Wospakrik sebagai pasangan bupati dan wakil bupati t...
MK Tolak Gugatan Paslon Pilkada Biak Numfor Nicodemus-Akmal BIAK, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jackson S. Maryen mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak g...
Polda Papua Antisipasi Konflik Pilkada Pascaputusan MK TIMIKA, TAJUKTIMUR.COM - Kepolisian Daerah Papua terus mengantisipasi potensi konflik sosial pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa ...
Bawaslu Papua Klarifikasi Dugaan Kecurangan Pilgub JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Niko Tunjanan memberikan klarifikasi perihal dugaan kecuranga...
Polda Buka Gudang Dokumen Hasil Pilkada Maluku Utara TERNATE, TAJUKTIMUR.COM - Polda Maluku Utara (Malut) akhirnya membuka gudang penyimpanan kotak suara dan dokumen hasil pilkada untuk dibawa ke sidang ...
Kanal: Pilkada