Loading...

Pemerintah Buka Blokiran Telegram

JAKARTA (TAJUKTIMUR.COM) – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melakukan pertemuan dengan CEO Telegram Pavel Durov di Kantor Kementerian Kominfo, Selasa kemarin (1/8/2017).

Pertemuan tersebut membahas penanganan isu terorisme dan konten radikal yang berkembang dalam platform Telegram, dan merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menonaktifkan 11 Domain Name System (DNS) layanan Telegram berbasis web. Keputusan yang dilakukan pada 14 Juli 2017 tersebut sempat menuai kecaman pengguna Telegram di Indonesia.

“Saya mengapresiasi Telegram yang sangat responsif dalam menyikapi isu ini,”ujar Rudiantara.

Terkait dengan penanangan isu-isu terorisme, CEO Telegram, Pavel Durov juga mempunyai komitmen yang sama.

“Telegram sangat peduli terhadap ancaman terorisme global, terutama untuk negara seperti Indonesia. Penting buat Pemerintah Indonesia dan Telegram untuk membuat Joint Statement terkait hal ini.” jelas Durov.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen ini, Kemenkominfo dan Telegram sepakat untuk mengatur dan mengelola prosesnya. Karena untuk menghadapi ancaman terorisme dan radikalisasi dibutuhkan kecepatan bertindak. Untuk itu, baik Rudiantara dan Pavel Durov sepakat prosesnya akan dibahas dalam pertemuan yang melibatkan tim teknis.

Sementara, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel A Pangerapan mengatakan, karena sudah ada itikad baik dan komitmen dari Telegram untuk mengelola dan menangani isu-isu yang mengancam negara, melalui penyebaran isu-isu terorisme dan konten radikalisasi, maka sesuai dengan prosedur yang diterapkan, 11 DNS Telegram berbasis web segera dipulihkan.

“Minggu ini akan segera dipulihkan,” tegas Semmy.

Sebelumnya, keputusan pemblokiran terhadap 11 DNS Telegram berbasis web dilakukan setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika mengirimkan permintaan melalui email. Permintaan untuk menutup ribuan konten terorisme dan radikalisasi yang tersebar dalam 11 DNS itu dikirim mulai 29 Maret 2016 sampai 11 Juli 2017. Namun semua permintaan tersebut tidak mendapatkan tanggapan.

Mengenai hal tersebut, CEO Telegram Pavel Durov menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan tersebut dan mengakui telah menerima email komunikasi dari Kemkominfo, pada 16 Juli 2017 silam.

Untuk menuntaskan isu tersebut, Kemenkominfo mengundang Pavel Durov ke Indonesia.

(and/ttcom)

Berita Lainnya
Evan Williams, Pendiri Twitter mundur JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Salah satu pendiri dan pimpinan eksekutif Twitter, Evan Williams, mengundu...
Ini Penjelasan Soal Instagram kehilangan hingga ribuan pengikut dalam semalam JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Pengguna Instagram di seluruh dunia menemukan kenyataan bahwa jumlah pengi...
WhatsApp akan Hentikan Layanan untuk HP Jadul JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Tepatnya 1 Februari 2020, WhatsApp akan menghentikan layanan untuk telepo...
Facebook Hapus Ratusan akun Penyebar Berita Palsu JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Facebook mengatakan telah menghapus ratusan akun Facebook dan Instagram se...
Microsoft Hentikan Dukungan Windows 10 Mobile JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Era smartphone bersistem operasi Windows atau yang biasa disebut Windows P...
Kanal: Tekno