Loading...

Pengamat: Perlindungan Data Pribadi Harus dengan UU bukan Imbauan

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi atau Communication and Information System Security Research Center memandang perlu perlindungan data pribadi dengan undang-undang.

“Pemerintah tidak cukup dengan mengimbau masyarakat untuk hati-hati. Masyarakat memerlukan instrumen undang-undang. Bahkan, penegak hukum juga demikian, tidak hanya cukup imbauan,” kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) Doktor Pratama Persadha.

Pakar keamanan siber itu mengemukakan hal itu terkait dengan pernyataan Menkominfo Rudiantara yang meminta masyarakat untuk selalu mawas diri dan hati-hati dalam melindungi data pribadinya.

Imbauan itu terkait dengan banyak praktik penyimpangan penggunaan data pribadi masyarakat. Bahkan, kata Pratama, yang paling banyak adalah penyalahgunaan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK), bahkan satu NIK bisa didaftarkan sampai lebih dari 2.000.000 nomor seluler prabayar.

Setelah pemberlakuan wajib registrasi, menurut dia, belum ada angka pasti berapa penurunan tingkat penipuan menggunakan short message service (SMS) dan panggilan telepon.

Di Indonesia, katanya lagi, penipuan lewat SMS dan telepon paling marak, mengingat mudah membeli nomor baru, ditambah dengan praktik jual beli data pribadi, mulai dari nomor telepon, alamat surat elektronik (email), sampai nomor NIK dan KK.

Pratama melihat ada kekurangan fundamental di Tanah Air terkait dengan perlindungan data pribadi. Karena itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mutlak pada era serbadigital seperti saat ini.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mencuat karena banyak penyalahgunaan NIK dan KK dalam praktik registrasi nomor seluler prabayar. Padahal, menurut Pratama, UU tersebut ditujukan lebih luas lagi, tidak hanya mengatur keamanan data terkait dengan nomor seluler.

Menurut dia, praktik yang sudah jamak salah satunya adalah pengumpulan data pribadi masyarakat di lembaga keuangan.

“Bentuk instrumen yang memaksa para pengumpul itu untuk tidak menyalahgunakan. Hal ini harus tegas, jelas, dan dalam bentuk UU, jadi sangat kuat,” kata pria asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini pula.

Berita Lainnya
Twitter Hapus Jutaan Akun Palsu SAN FRANSISCO, TAJUKTIMUR.COM -- Twitter membersihkan platformnya dengan menutup jutaan akun palsu atau mencurigakan pada Kamis. Pembersihan terseb...
Gojek Ekspansi ke Empat Negara di Asia Tenggara JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi daring, GoJek memastikan telah melakukan ekspansi atau pengembangan jaringa...
WhatsApp Bakal Tandai Pesan Hasil Forward ‘Grup Sebelah’ JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Layanan olah pesan milik Facebook, Whatsapp, berencana mengurangi masalah persebaran informasi palsu dengan meluncurkan fit...
Tidak Ada Akun FB Indonesia Dicuri Cambridge Analytica JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM -- Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan investigasi awal yang dilaporkan Facebook kepada pihaknya dalam surat tid...
Mahasiswa ITS Ciptakan Baterai Gel dari Tomat SURABAYA, TAJUKTIMUR.COM —- Tiga mahasiswa Departemen Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, yakni Febrilia Agar Pramesti, Abduh Mu...
Kanal: Tekno