Loading...

Pengamat: Perlindungan Data Pribadi Harus dengan UU bukan Imbauan

JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM – Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi atau Communication and Information System Security Research Center memandang perlu perlindungan data pribadi dengan undang-undang.

“Pemerintah tidak cukup dengan mengimbau masyarakat untuk hati-hati. Masyarakat memerlukan instrumen undang-undang. Bahkan, penegak hukum juga demikian, tidak hanya cukup imbauan,” kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) Doktor Pratama Persadha.

Pakar keamanan siber itu mengemukakan hal itu terkait dengan pernyataan Menkominfo Rudiantara yang meminta masyarakat untuk selalu mawas diri dan hati-hati dalam melindungi data pribadinya.

Imbauan itu terkait dengan banyak praktik penyimpangan penggunaan data pribadi masyarakat. Bahkan, kata Pratama, yang paling banyak adalah penyalahgunaan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK), bahkan satu NIK bisa didaftarkan sampai lebih dari 2.000.000 nomor seluler prabayar.

Setelah pemberlakuan wajib registrasi, menurut dia, belum ada angka pasti berapa penurunan tingkat penipuan menggunakan short message service (SMS) dan panggilan telepon.

Di Indonesia, katanya lagi, penipuan lewat SMS dan telepon paling marak, mengingat mudah membeli nomor baru, ditambah dengan praktik jual beli data pribadi, mulai dari nomor telepon, alamat surat elektronik (email), sampai nomor NIK dan KK.

Pratama melihat ada kekurangan fundamental di Tanah Air terkait dengan perlindungan data pribadi. Karena itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mutlak pada era serbadigital seperti saat ini.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mencuat karena banyak penyalahgunaan NIK dan KK dalam praktik registrasi nomor seluler prabayar. Padahal, menurut Pratama, UU tersebut ditujukan lebih luas lagi, tidak hanya mengatur keamanan data terkait dengan nomor seluler.

Menurut dia, praktik yang sudah jamak salah satunya adalah pengumpulan data pribadi masyarakat di lembaga keuangan.

“Bentuk instrumen yang memaksa para pengumpul itu untuk tidak menyalahgunakan. Hal ini harus tegas, jelas, dan dalam bentuk UU, jadi sangat kuat,” kata pria asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini pula.

Berita Lainnya
Google Rilis aplikasi Digital Wellbeing untuk Android One JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Google akhirnya merilis aplikasi Digital Wellbeing untuk smartphone yang berjalan dengan Android One. Google meluncurkan Digital Wellbeing un...
Facebook Akan Tambah Fitur Batalkan Pesan di Messenger JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Facebook dilaporkan tengah melakukan uji coba fitur batalkan pesan di Messenger. Fitur ini akan memungkinkan pengguna menghapus beberapa pesa...
Google Resmi Rilis Smartphone Pixel 3 JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Raksasa teknologi Google semakin serius masuk ke bisnis perangkat keras dengan meluncurkan tiga perangkat buatan sendiri, smartphone Pixel 3, Go...
500 Ribu Data Pribadi Bocor, Google+ Segera Ditutup JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Alphabet Inc akan menutup media sosial Google+ setelah Senin (8/10) waktu setempat menemukan data pribadi sekitar 500 ribu pengguna terekspos ke...
WhatsApp iOS akan Tampilkan Iklan JAKARTA, TAJUKTIMUR.COM - Awal pekan ini, co-founder WhatsApp, Brian Acton, buka suara tentang alasannya memilih untuk meninggalkan Facebook tahun lalu. Dia mengungkap...
Kanal: Tekno