Loading...

Adam Rahayaan, Sukses Benahi Tual Jadi Kota Layak Huni

KOTA TUAL (TAJUK TIMUR) — Pemerintah Kota Tual, Maluku, terus berbenah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Setelah resmi menjadi daerah otonom pada 2007 perkembangan kota hasil pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara ini terus mengalami kemajuan yang cukup signifikan.

Hal itu terlihat dari dua sektor yang saat ini mulai menggeliat, yakni perikanan dan budi daya laut, di mana pendapatan dari keduanya masih terus dimaksimalkan. Dalam hal pembangunan infrastruktur, posisi Kota Tual yang cukup strategis direspons dengan peningkatan kualitas sarana transportasi, khususnya pelabuhan. Pelabuhan Yos Sudarso yang masuk program tol laut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah beroperasi dan membantu keluar-masuknya barang kebutuhan untuk masyarakat.

Satu pelabuhan lain yang berada di Yamtel, Kecamatan Tayando Tam bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan penyeberangan. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Adam Rahayaan, Kota Tual memang terhitung sukses membangun di sejumlah kawasan. Salah satu program pembangunan yang telah terlihat manfaatnya adalah pembenahan permukiman warga agar layak huni dan memenuhi unsur kesehatan dan kenyamanan.

Hingga saat ini sudah ada 1.400 unit rumah tidak layak huni warga yang sedang dan akan dibedah dari 3.434 rumah yang didata dan perlu mendapat perhatian. Pemerintah kota pun berkomitmen menuntaskan program pembenahan pemukiman warga ini dalam waktu dekat.

Sebagaimana di tulis Koran Sindo di tengah kesibukannya beberapa waktu lalu, Adam menjelaskan bahwa program pembenahan permukiman warga telah menjadi visi dan misi Pemerintah Kota Tual sejak lama. Program ini juga sejalan dengan “KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)” yang digagas pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan sama-sama menyasar permukiman tidak sehat dan tidak layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Jadi, sudah tampaklah wajah Kota Tual itu. Dan memang Kota Tual ini kan (sebelumnya) banyak rumah yang belum tertata dengan baik. Insya Allah dengan dana yang ada bisa kita tata dengan baik,” ungkap Adam. Kota Tual memiliki luas wilayah 19.088,29 km persegi, terdapat 66 pulau di mana hanya 13 di antaranya yang berpenghuni.

Kondisi ini menjadikan mayoritas masyarakat Kota Tual menggantungkan hidup sebagai nelayan dan bermukim di sepanjang pesisir pantai. Pemkot Tual, menurut Adam, telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk menunjang program bedah rumah ini. Seperti pada 2017 setidaknya Rp11,27 miliar dana dari APBD digelontorkan untuk membedah rumah warga.

Belum termasuk dana APBDes sekitar Rp12 miliar serta dana yang berasal dari program pemerintah pusat yang akan digelontorkan untuk rehabilitasi rumah sebanyak 1.000 unit. Dari hasil pendataan yang dilakukan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Tual, masalah permukiman warga terbagi dalam tiga jenis, yakni berat, sedang, dan ringan.

Pemerintah pun menggolongkan proses perbaikan terhadap rumah warga itu berdasarkan tiga kriteria tersebut. Di mana ada rumah yang sempat dibangun tapi belum selesai karena ketiadaan dana, rumah yang sudah ditinggali tapi tidak layak huni karena lebih dari satu kepala keluarga (KK), hingga rumah yang sudah ditinggali tapi terkendala kepemilikan lahan (milik orang lain).

Prioritaskan Rumah “Aladin”

Sementara itu, hasil kajian Bappeda Kota Tual mendapati masih ada sejumlah warga yang tinggal di rumah milik sendiri tapi dengan kondisi yang memprihatinkan. Rumah tanpa atap, lantai, dan dinding (Aladin), menurut Adam, menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan pada sisa pemerintahannya. “Itu (rumah Aladin) nanti yang kami prioritaskan untuk dapat bantuan,” kata Adam.

Berbeda untuk seratusan kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah, Adam merencanakan untuk membangun rumah susun (rusun) bagi mereka. Proses pembangunan rusun diawali dengan komitmen pemerintah kota melakukan pembebasan lahan. “Kalau kita bebaskan lahan untuk (membangun rumah) sesuai jumlah itu tidak mungkin.

Karena itu, untuk bisa mengakomodasi sekian KK yang belum punya rumah, kita bangun rusun,” ujar Adam. Selain itu, bagi masyarakat yang tinggal di pesisir, Pemerintah Kota Tual berencana melakukan pembenahan dengan cara mereklamasi pantai guna mendukung program rumah ramah lingkungan.

Menurut dia, bibir pantai yang direklamasi akan lebih luas hingga beberapa meter untuk memberikan ruang kepada masyarakat memiliki halaman rumah yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah pun siap melengkapinya dengan pemasangan lampu penerang jalan serta fasilitas yang dapat memudahkan orang menikmati keindahan pantai.

“Nanti kita larang masyarakat, tidak boleh bangun rumah ke depan (lokasi reklamasi) karena kita akan bangun tempat wisata, rumah payung yang kita jejerkan sepanjang jalan itu supaya mendatangkan pendapatan bagi masyarakat,” ungkap Adam. Melalui reklamasi, yang juga ditandai dengan pembuatan talud sepanjang 9-10 meter itu, diharapkan juga bisa mengubah kebiasaan masyarakat untuk lebih menghormati laut sebagai teras utama rumah.

“Jadi, jangan lagi rumah bagian dapur menghadap ke laut, sampah dibuang ke laut. Ini yang menjadikan pemukiman tidak ramah lingkungan,” ujar Adam. Menurut Adam, akhir dari program bedah rumah adalah memberikan rasa nyaman kepada warga dengan suasana kota yang rapi dan sehat. Selain itu, dia meyakini bahwa warga yang memiliki rumah yang rapi dan sehat akan meningkat taraf hidupnya untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kalau kita kasih rumah, maka uang hasil laut bisa digunakan untuk kepentingan anak sekolah karena kepentingan rumah (sudah) teratasi,” paparnya. Pemerintah Kota Tual juga berinisiatif menganggarkan dana upah pekerja sebesar Rp2,5 juta per rumah kepada penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Dari keseluruhan rumah yang akan dibantu sebanyak 336 rumah. Selain itu, ada juga program Desa Bebas Kumuh. Sebagai percontohan, salah satu desa di Kota Tual, yaitu Desa Dullah Darat akan dijadikan sebagai kampung bebas kumuh yang selanjutnya dikembangkan ke desa-desa yang lain untuk menjadikan desanya bebas kumuh.

Melalui program Desa Bebas Kumuh, diharapkan dapat menurunkan dan mengurangi kawasan kumuh yang ditargetkan 0% pada 2019. Hal ini selaras dengan Program Kementerian PUPR. Program ini diharapkan mampu menyediakan 100% akses aman air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan 100% akses sanitasi untuk masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, ada program Kampung Pelangi dan Kampung Merah Putih. Program ini akan direalisasikan pada permukiman warga yang ada di pesisir pantai yang terletak di dalam Kota Tual. Selain perbaikan kualitas perumahan dan permukiman di kampung tersebut, daerah ini juga akan dibuat beraneka corak warna dan dibuat dua corak warna, yaitu merah dan putih, sesuai warna bendera negara.

Tujuannya adalah menambah kecintaan masyarakat Kota Tual terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, agar memiliki daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung dan dapat berdampak bagi perekonomian masyarakat sekitar. Program Kampung Merah Putih ini merupakan program inovasi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.

(sindo/bri)

Berita Lainnya
Maluku Tenggara Terima Penghargaan Peduli HAM LANGGUR, TAJUKTIMUR.COM - Kabupaten Maluku Tenggara memperoleh piagam penghargaan Peduli Hak Asasi M...
PLN Siagakan Petugas Amankan Pasokan Listrik di Maluku dan Malut AMBON, TAJUKTIMUR.COM - PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (PLN MMU) siagakan 725 petuga...
BPS: Inflasi Maluku bulan November 2018 meningkat AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku mencatat inflasi indek...
Kajati Tempel Stiker Peringati Hari Anti Korupsi AMBON, TAJUKTIMUR.COM - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Triyono Haryanto melakukan aksi penempelan st...
Hadapi Libur Natal, Pelni Tambah Dua Kapal AMBON, TAJUKTIMUR.COM - PT Pelni Cabang Ambon akan menambah dua armada guna mendukung delapan armada...
Kanal: Maluku Tokoh